Pernyataan Netanyahu Picu Kemarahan Hamas, Upaya Gencatan Senjata Terancam Gagal

POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, ketegangan di Jalur Gaza kembali memanas setelah pernyataan kontroversial Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyatakan niat untuk mengambil alih kendali militer penuh atas wilayah tersebut. Kelompok perlawanan Hamas menyebut langkah Netanyahu sebagai bentuk “kudeta” terhadap proses negosiasi gencatan senjata yang tengah berlangsung.

Dalam pernyataan resminya pada Kamis 7 Agustus, Hamas mengutuk keras pernyataan Netanyahu dan menyerukan negara-negara Arab, Islam, serta komunitas internasional untuk menolak dan mengecam sikap Israel. Hamas menyebut rencana agresi tersebut sebagai upaya untuk “mengorbankan para sandera demi kepentingan pribadi Netanyahu.”

“Setiap ekspansi militer di Gaza tidak akan berjalan mudah. Pendudukan akan menghadapi perlawanan sengit dan membayar harga yang mahal,” tegas Hamas. Mereka menegaskan bahwa rakyat Gaza tidak akan menerima pendudukan kembali, maupun bentuk perwalian apa pun atas wilayah mereka.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Fox News, Netanyahu menyatakan bahwa Israel harus memiliki kendali penuh atas Gaza demi alasan keamanan sebelum menyerahkannya kepada pasukan lain yang dianggap mampu mengelola wilayah tersebut dengan “baik” dan “tidak mengancam Israel.” Ia menambahkan bahwa Israel tidak berniat memerintah Gaza, melainkan hanya ingin memastikan perimeter keamanannya.

Namun, rencana Netanyahu menuai pertentangan bahkan di dalam negerinya sendiri. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, Eyal Zamir memperingatkan bahwa pendudukan penuh Gaza akan menjadi “perangkap” yang membahayakan pasukan Israel dan menyulitkan nasib para sandera yang masih ditahan oleh Hamas.

Pertemuan tertutup selama tiga jam antara Netanyahu dan para pejabat tinggi dilaporkan berlangsung tegang. Zamir menilai pendudukan hanya akan menyebabkan “erosi dalam tubuh militer” dan memperburuk situasi.

Ketegangan makin memuncak setelah putra Netanyahu, Yair Netanyahu, menuduh Zamir melalui media sosial telah melakukan pemberontakan, menyamakan tindakan militer tersebut dengan kudeta ala negara Amerika Latin pada era 1970-an—komentar yang menuai kritik tajam dan dianggap memperkeruh situasi di tengah krisis yang belum mereda.