Israel Perintahkan Penghancuran Puluhan Hektar Tanah Pertanian Palestina
POROS PERLAWANAN – Pasukan Rezim Pendudukan Israel telah memerintahkan penghancuran hampir 200 dunam (20 hektar) lahan pertanian di kota Tulkarm, di bagian barat laut Tepi Barat, dengan alasan “langkah-langkah keamanan”.
Diberitakan al-Mayadeen, wilayah sasaran membentang dari tempat penampungan limbah di sebelah barat kota, melewati persimpangan 104 Nitzanei Oz, dan mencapai kawasan Bir al-Sikka di dekat Shweika, di utara Tulkarm.
Petani Palestina memperingatkan bahwa langkah tersebut mengancam mata pencaharian mereka dan mempercepat proses pengambilalihan tanah yang sedang berlangsung untuk perluasan pemukiman.
Menurut Dirjen Penerbitan dan Dokumentasi di Komisi Perlawanan Tembok dan Pemukiman Palestina, Amir Daoud, Israel telah mengeluarkan 22 perintah militer serupa sejak awal 2025. Tindakan itu mempengaruhi 607 dunam lahan pertanian. Ia menggambarkan eskalasi ini sebagai “tindakan belum pernah terjadi sebelumnya”, menekankan dampaknya yang serius terhadap pertanian Palestina dan komunitas pedesaan.
Dikutip Axios dari sejumlah pejabat Israel dan AS, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio direncanakan akan membahas “potensi aneksasi Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki” selama kunjungannya mendatang.
Seorang pejabat Israel mengatakan bahwa Netanyahu ingin kejelasan dari Rubio mengenai apakah Presiden AS Donald Trump akan mendukung langkah tersebut.
Sebagian besar komunitas internasional menganggap Tepi Barat sebagai wilayah yang diduduki dan memandang “aneksasi” sebagai tindakan ilegal dan merusak stabilitas. UEA telah memperingatkan Washington dan Tel Aviv bahwa langkah semacam itu dapat mengancam kesepakatan normalisasi UEA-Israel, dan merusak ambisi Trump untuk memperluasnya.
Latar belakang peristiwa ini adalah pergeseran diplomatik besar-besaran di PBB. Pada hari Jumat 12 September, Majelis Umum PBB menyetujui “Deklarasi New York,” yang disusun oleh Prancis dan Arab Saudi. Deklarasi itu menyerukan proses yang tidak dapat dibalikkan menuju kemerdekaan Palestina. Resolusi tersebut disetujui secara telak, dengan 142 negara mendukung, 10 menentang—termasuk AS dan Israel—dan 12 abstain.
Prinsip-prinsip ini akan menjadi kerangka acuan untuk KTT yang mendukung “Solusi Dua Negara”, yang akan digelar pada 22 September di sela-sela Sidang Umum PBB. Prancis, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lain diperkirakan akan mengumumkan pengakuan mereka terhadap Palestina dalam acara tersebut.
Di balik layar, pejabat Israel mengatakan kepada Axios bahwa Rubio telah secara pribadi memberi sinyal bahwa ia tidak menentang “aneksasi” dan bahwa pemerintahan Trump tidak mungkin menghalanginya. Bagaimanapun juga. laporan-laporan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran di Gedung Putih, di mana beberapa pejabat khawatir Israel berusaha untuk membatasi ruang gerak Pemerintahan tanpa adanya posisi yang jelas dari AS.