Rezim Zionis Retak: Sayap Kanan Ancam Kudeta atas Gencatan Senjata Gaza
POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, di tengah kegagalan moral dan militer rezim Zionis dalam menghadapi keteguhan Perlawanan Palestina, perpecahan internal di tubuh rezim penjajah kian tajam. Menteri Keamanan Nasional Israel dan seorang ekstremis sayap kanan, Itamar Ben-Gvir, secara terbuka mengancam akan menggulingkan pemerintahan Benyamin Netanyahu jika Gerakan Perlawanan Hamas tidak sepenuhnya “dibongkar” pascagencatan senjata yang tengah dinegosiasikan.
Ancaman Ben-Gvir dilontarkan hanya beberapa jam sebelum Kabinet penjajah memberikan suara terkait kesepakatan gencatan senjata dan pembebasan tawanan dalam fase pertama perjanjian yang digagas. Dalam pernyataan resminya, Ben-Gvir menegaskan: “Jika Hamas tidak dibongkar, atau hanya menghilang secara semu, partai Otzma Yehudit akan menjatuhkan pemerintahan ini.”
Meski mengaku mendukung kembalinya tawanan Israel, Ben-Gvir tetap menolak keras pembebasan ribuan tahanan Palestina yang selama ini disiksa dan ditahan tanpa proses hukum. “Kami senang para korban penculikan kembali, tapi kami tidak bisa menerima pembebasan para pembunuh,” katanya, seraya mengeklaim Netanyahu telah berjanji bahwa Hamas akan dilenyapkan. “Jika itu tidak terjadi,” tegasnya, “kami akan bubarkan pemerintahan ini.”
Koalisi Zionis Retak: “Perdamaian” Jadi Ladang Konflik Internal
Kesepakatan yang dibangun di atas proposal 20 poin yang diajukan oleh Presiden AS, Donald Trump telah memicu gelombang kontroversi. Di satu sisi, Netanyahu dan Menteri Urusan Strategis, Ron Dermer mendukung perjanjian itu. Di sisi lain, para menteri sayap kanan menolaknya mentah-mentah, memandang perjanjian tersebut sebagai bentuk kekalahan dan penyerahan kepada tuntutan Perlawanan Palestina.
Menteri Kehakiman Yariv Levin, sekutu utama Netanyahu menyambut baik perjanjian itu dan memuji upaya Netanyahu dalam “memimpin di masa sulit”. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Trump atas dukungannya. Meski demikian, ia mengakui bahwa harga yang harus dibayar, yakni pembebasan tahanan Palestina sangatlah tinggi. “Kami akan terus bekerja agar Hamas tidak pernah lagi bersenjata dan menguasai Gaza,” ujarnya, mencerminkan ketakutan mendalam elite Zionis terhadap kebangkitan Muqawamah.
Namun nada yang jauh berbeda terdengar dari Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang menolak keras kesepakatan tersebut. Ia menyebut pembebasan para tahanan Palestina sebagai “bencana keamanan” dan menyebut mereka sebagai “generasi pemimpin teroris berikutnya”.
“Saya tidak bisa ikut merayakan kegembiraan ini,” ucap Smotrich. “Membebaskan mereka adalah blunder strategis.”
Ia juga menolak mentah-mentah usulan AS terkait jaminan internasional atau langkah menuju negara Palestina yang merdeka, menyebutnya sebagai “pengulangan kesalahan masa lalu”. Dalam pernyataan lanjutan, Menteri Permukiman, Orit Strock menyatakan bahwa tetap berada dalam pemerintahan yang “mengkhianati tujuan teritorial” adalah tindakan yang secara moral tak bisa dibenarkan.
Tanda-tanda Runtuhnya Rezim Pendudukan
Ancaman kudeta politik dari dalam dan tekanan rakyat dari luar menandai krisis legitimasi yang semakin dalam di tubuh Rezim Zionis. Ketika para pemimpinnya saling ancam dan tarik-ulur demi kepentingan politik, rakyat Palestina dan Kelompok-kelompok Perlawanan tetap teguh dalam satu suara yakni kemerdekaan penuh dan pembebasan semua tahanan.