Araghchi Beberkan ‘Senjata Nuklir Sejati’ yang Dimiliki Iran
POROS PERLAWANAN – Dilansir Al Mayadeen, Menlu Iran, Sayyid Abbas Araghchi menilai bahwa “masalah dengan AS adalah sifat otoriternya dan tidak adanya dasar untuk memercayai Washington.”
Ia menekankan bahwa Iran memiliki kemampuan untuk mengelola urusannya secara mandiri. Araghchi menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerahkan hak-hak rakyatnya, namun di lain pihak, tetap terbuka terhadap solusi yang adil dan logis.
Araghchi menyatakan, “senjata nuklir sejati” negaranya adalah perlawanan dan penolakannya untuk tunduk pada kekuatan global.
Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah Pemimpin Revolusi Islam, Ayatullah Ali Khamenei, menanggapi komentar Presiden AS Donald Trump tentang “ menghancurkan industri nuklir Iran.” Ayatullah Khamenei menyebutnya sebagai ilusi belaka.
Menanggapi Trump secara langsung, Pemimpin Tertinggi Iran itu mengatakan, “Silakan hidup dengan ilusi ini,” sambil menambahkan bahwa “AS merupakan personifikasi terorisme itu sendiri.”
Jubir Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, menegaskan pada Senin lalu bahwa Resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB telah “secara resmi berakhir per 18 Oktober,” sesuai dengan teks eksplisitnya.
Dia menjelaskan bahwa meskipun pembatasan waktu yang ditetapkan dalam resolusi telah berakhir, “beberapa hak yang diberikan kepada Iran, termasuk pengakuan atas program pengayaan nuklirnya dan kegiatan terkait, tetap berlaku.” Ia mengingatkan bahwa pencapaian nuklir damai Iran tetap memiliki legitimasi internasional.
Baghaei menegaskan kembali bahwa Perjanjian Nuklir 2015 (JCPOA), adalah “kesepakatan sementara” di mana pihak-pihak Barat berjanji untuk mencabut “sanksi ilegal” yang menargetkan program nuklir sipil Iran. Di pihak lain, Tehran berkomitmen untuk secara sukarela menerapkan langkah-langkah transparansi dan pembinaan kepercayaan.
Dia mencatat bahwa Iran tetap mematuhi komitmennya jauh setelah Washington secara sepihak meninggalkan kesepakatan pada 2018. Baghaei berargumen bahwa 15 laporan IAEA hingga 2019 telah mengonfirmasi kepatuhan penuh Tehran.
Seiring dengan meningkatnya tekanan dari berbagai negara Barat, Tehran memperkuat kemitraan dengan Rusia, China, dan anggota Gerakan Non-Blok (NAM) untuk melawan apa yang dianggapnya sebagai paksaan ilegal. Araghchi mengatakan bahwa ketiga negara tersebut berkoordinasi “untuk menetralisir tindakan sepihak Uni Eropa” dan mempertahankan multilateralisme yang sejati.