Rahasia di Balik Kontroversi Resolusi Dewan Keamanan PBB Soal Gaza
POROS PERLAWANAN – Direktur sekaligus pendiri Asia Center for Studies and Translation Mesir, Dr. Ahmed Moustafa menyoroti poin-poin kontroversial yang diangkat dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803/2025 yang diterbitkan pada Senin 17 November mengenai Gaza, yang mengadopsi visi AS untuk pengelolaan Gaza setelah Perjanjian Sharm El-Sheikh pada 13 Oktober 2025.
Dilansir Mehr, berikut adalah tulisan Dr. Moustafa:
Resolusi yang disahkan pada hari Senin berdasarkan Bab VII menetapkan pemerintahan internasional yang dipimpin AS untuk Gaza, menunda otonomi Palestina. Rencana ini, yang dibahas dalam pembicaraan di Sharm El Sheikh, mengusulkan pemerintahan sementara di bawah kendali signifikan AS dan Inggris, dengan menegaskan bahwa stabilitas harus didahulukan daripada kedaulatan.
Para kritikus, terutama analis Arab, berargumen bahwa skema ini mengganggu tatanan alami kedaulatan negara dan berisiko menciptakan protektorat asing jangka panjang. Salah satu poin kontroversial utama adalah tuntutan resolusi untuk pelucutan senjata total bagi faksi-faksi Palestina, dengan menyebut kelompok seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina sebagai teroris. Meskipun hal ini disambut baik oleh Israel dan negara-negara Barat, banyak pihak Palestina melihatnya sebagai seruan untuk penumpasan sepihak, mengabaikan hak mereka untuk menentang pendudukan sebagaimana diakui oleh hukum internasional.
Selain itu, para kritikus mengeklaim bahwa rencana rekonstruksi, yang mengalirkan bantuan internasional melalui Badan yang dikendalikan oleh AS, memanfaatkan situasi darurat sebagai sarana untuk memaksakan kepatuhan politik. Mereka berargumen bahwa hal ini mengubah bantuan kemanusiaan menjadi alat tekanan, yang berpotensi menunda proses rekonstruksi hingga tujuan pelucutan senjata dan tata kelola tercapai. Resolusi tersebut juga memperkuat peran AS dan Inggris dalam keamanan dan administrasi sipil, sehingga menimbulkan kecurigaan dari negara-negara seperti Rusia dan China, yang memandang hal ini sebagai taktik neokolonial untuk mempertahankan pengaruh jangka panjang di kawasan tersebut.
Intinya, resolusi ini tidak mengusulkan jalur yang jelas menuju negara Palestina yang berdaulat, dan justru banyak diyakini mendukung kebijakan ekspansionis Israel. Dengan hanya membahas tata kelola di Gaza tanpa mengukuhkan kembali Solusi Dua Negara berdasarkan perbatasan 1967, hal ini dapat memfasilitasi perluasan permukiman Israel lebih lanjut. Reaksi yang beragam di kalangan negara-negara Arab menunjukkan perpecahan di Liga Arab terkait dukungan terhadap kedaulatan Palestina. Akhirnya, resolusi ini berisiko melemahkan kedaulatan Palestina dengan menempatkan kendali atas masa depan Gaza di tangan asing, yang kemungkinan besar akan memperpanjang krisis daripada menyelesaikannya.
Apakah resolusi PBB tentang Gaza, yang mendukung visi Amerika, berhubungan dengan kunjungan Mohammed bin Salman ke Washington, ketika Arab Saudi menawarkan untuk membeli pesawat tempur F-35 dan sistem pertahanan udara dari AS serta menandatangani perjanjian pertahanan bersama dalam kesepakatan militer dan pertahanan dengan AS karena takut akan terulangnya skenario Qatar? Ada kesan bahwa seolah skenario Qatar dimaksudkan untuk menggunakan ancaman Zionis sebagai dalih untuk menguras negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), serta untuk melindungi program nuklir damai Arab Saudi.
Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab mendapat kritik karena kurangnya tindakan efektif terkait Gaza. Mereka umumnya hanya mengeluarkan pernyataan kecaman tanpa merumuskan rencana yang kokoh dan terpadu, yang merusak kredibilitas mereka. Organisasi-organisasi ini secara mencolok menghindari pembahasan mengenai siapa yang akan menguasai Gaza, yang menunjukkan adanya perpecahan internal dan kegagalan dalam memimpin urusan diplomatik. Kebisuan ini memungkinkan pihak lain mengusulkan solusi yang mungkin tidak sejalan dengan kepentingan komunitas Arab atau Islam.
Selain itu, OKI dan Liga Arab tidak menentang normalisasi hubungan dengan Israel, terutama melalui perjanjian seperti Perjanjian Abraham. Meskipun beberapa melihatnya sebagai langkah menuju perdamaian, banyak yang menganggapnya sebagai pengkhianatan yang merusak hak-hak Palestina. Perubahan ini mengubah lanskap diplomatik di Kawasan tanpa kesepakatan kolektif negara-negara Islam.
Ketidakberdayaan mereka juga mencakup isu-isu ekonomi, karena negara-negara anggota OKI seperti Kazakhstan dan Azerbaijan merupakan pemasok utama minyak ke Israel. Dukungan finansial ini secara langsung membiayai operasi militer terhadap Palestina, menciptakan kontradiksi moral dan politik yang signifikan. Ketidakmauan OKI untuk mengkritik negara-negara anggotanya ini mengekspos kelemahannya, dengan memprioritaskan prinsip nonintervensi daripada menegakkan standar etika.
Situasi ini menimbulkan keraguan tentang loyalitas sejati negara-negara tersebut dalam aliansi global seperti BRICS dan Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO), yang bertujuan untuk menentang pengaruh Barat. Hubungan mereka dengan Barat dapat mengancam keandalan mereka sebagai mitra bagi negara-negara seperti China dan Rusia.
Bahkan Turki, yang tampaknya memperjuangkan hak-hak Palestina, tetap mempertahankan hubungan perdagangan yang kuat dengan Israel sambil mengkritiknya secara retoris. Pendekatan kompleks ini menyoroti perjuangan untuk tindakan yang terpadu, menunjukkan bahwa kepentingan nasional sering kali mendahului persatuan Islam, meninggalkan OKI dan Liga Arab sebagai platform untuk retorika belaka daripada tindakan yang berarti.
Arab Saudi fokus pada pembentukan perjanjian pertahanan bersama yang formal dan memperoleh senjata canggih Amerika Serikat, termasuk jet tempur F-35 dan sistem pertahanan udara. Dorongan ini dipicu oleh peristiwa hipotetis pada September 2025, ketika serangan sepihak Israel terhadap Qatar mengungkap kerentanan negara-negara GCC, yang meskipun kaya raya, namun menunjukkan ketidakmampuan pertahanan mereka saat ini.
Insiden 2025 dipandang sebagai pertunjukan kekuatan strategis yang dirancang untuk melemahkan GCC dengan menciptakan ancaman konstan. Situasi ini memaksa negara-negara GCC untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dan mencari jaminan keamanan dari sumber eksternal, mengalihkan sumber daya keuangan yang besar dari rencana pengembangan ekonomi kritis.
Tujuan utama Arab Saudi adalah mencegah ancaman serupa di wilayahnya. Kerajaan ini berupaya memperoleh jaminan keamanan yang kuat dari AS yang dapat mencegah serangan apa pun, dengan sinyal bahwa serangan terhadap infrastrukturnya akan ditangani dengan keseriusan yang sama seperti serangan terhadap kepentingan AS. Pengaturan ini juga terkait dengan perlindungan program nuklir damai yang ambisius, yang krusial bagi Visi 2030-nya. Riyadh khawatir fasilitas nuklir yang sedang berkembang di negaranya mungkin menjadi sasaran dengan dalih nonproliferasi, sehingga perjanjian pertahanan AS-Arab Saudi menjadi esensial untuk perlindungan.
Selain itu, dengan memberikan dukungan terbatas terhadap rencana AS terkait Gaza, Arab Saudi membantu AS memperoleh pengaruh diplomatik. Dukungan ini membantu Pemerintahan Trump mendapatkan persetujuan Kongres untuk pendanaan pertahanan dan perjanjian pertahanan, mengatasi tantangan legislatif yang signifikan. Negosiasi ini menandai pergeseran dalam kebijakan luar negeri Arab Saudi, karena Kerajaan tersebut secara aktif menggunakan pengaruhnya untuk memperoleh komitmen keamanan yang dijamin.
Apakah kehadiran pasukan penjaga perdamaian internasional atau pemerintahan internasional di sektor tersebut dapat dipertahankan dalam jangka panjang?
Keterjangkauan ekonomi jangka panjang dari keterlibatan Militer Israel semakin tidak dapat dipertahankan bagi pendukung Baratnya. Kampanye di Gaza telah terbukti sangat mahal, menghabiskan sumber daya yang besar tanpa mencapai tujuan strategis yang dinyatakan, yaitu melenyapkan Hamas atau mendemiliterisasi Perlawanan, sehingga mempertanyakan pengembalian investasi finansial yang secara signifikan membebani ekonomi sekutu.
Tekanan fiskal ini dirasakan secara tajam di AS selaku pendukung utama Israel. Dengan utang publik melebihi 120% dari PDB, pemberian bantuan militer besar-besaran kepada Israel sambil sekaligus mendanai perang di Ukraina, menimbulkan tantangan makroekonomi yang serius. Hal ini membebani anggaran yang sudah menghadapi defisit belanja yang tidak berkelanjutan, memaksa analisis biaya kesempatan yang sulit bagi komitmen strategis Washington.
Eropa, di lain pihak, juga mengalami kendala yang serupa.