Keberlanjutan Peran Hamas Kelola Urusan Gaza Picu Amarah Tel Aviv
POROS PERLAWANAN – Media-media berbahasa Arab telah memublikasikan beberapa detail mengenai kunjungan delegasi tingkat tinggi Hamas ke Kairo pada hari Senin lalu. Kunjungan itu dilakukan dengan tujuan membahas hal-hal terkait dimulainya fase kedua perjanjian gencatan senjata dan berakhirnya perang di Jalur Gaza.
Tasnim melaporkan, delegasi tingkat tinggi Hamas, yang dipimpin oleh anggota senior Dewan Politik Hamas, Khalil al-Hayya berangkat ke Kairo pada Senin untuk berkonsultasi dengan pejabat tinggi Mesir. Agendanya adalah mengatasi hambatan dan sabotase yang dilakukan oleh Rezim Zionis dalam implementasi fase kedua perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Sementara itu, anggota biro politik Hamas, Muhammad Nazzal dalam sebuah wawancara televisi menyatakan,“Kunjungan delegasi politik Hamas ke Kairo bertujuan untuk menindaklanjuti masalah-masalah terkait implementasi perjanjian gencatan senjata Gaza, mengingat masalah besar yang dihadapi dalam implementasi fase kedua perjanjian ini dan pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan oleh pihak Zionis.”
Meskipun telah ada kesepakatan antara Hamas dan Rezim Zionis mengenai gencatan senjata, pertukaran tawanan, dan berakhirnya perang di Gaza pada 10 Oktober 2025, Rezim Zionis terus menghalangi implementasi fase kedua perjanjian ini dengan dalih-dalih tidak masuk akal. Selain menolak untuk menarik diri sepenuhnya dari Jalur Gaza, mereka tetap bersikeras soal pelucutan senjata Hamas di Jalur Gaza dan penyelesaian nasib jenazah seorang tentara Israel yang ditangkap oleh pejuang Perlawanan Palestina selama Operasi Badai al-Aqsa pada 7 Oktober 2023.
Hal ini terjadi setelah beberapa media Arab mengeklaim bahwa Hamas, bertentangan dengan keinginan Tel Aviv, telah memainkan peran signifikan dalam menentukan komposisi komite yang akan mengelola urusan Gaza. Dikatakan bahwa negara-negara Arab, termasuk Mesir, meskipun menghadapi pendekatan yang tidak realistis dari Rezim Zionis terkait pengelolaan Gaza di masa depan, menekankan bahwa kembalinya kehidupan normal di Gaza dan dimulainya proses rekonstruksi tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja sama dan konsultasi dengan Hamas.
Seiring dengan itu, al-Hayya ditugaskan selama kunjungannya ke Kairo untuk memberi pengarahan kepada pejabat Mesir mengenai status terbaru keanggotaan Komite Pengelolaan Urusan Gaza, serta memberikan konsultasi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi Komite guna mempercepat proses kelola dan rekonstruksi di Gaza.
Surat kabar al-Sharq al-Awsat mengeklaim bahwa meskipun beberapa negara Arab, dipimpin oleh Mesir, berusaha memperkenalkan komite birokrasi beranggotakan 18 orang untuk mengelola urusan Gaza, Israel menentang beberapa nama dalam daftar tersebut. Selain itu, Tel Aviv telah menyatakan ketidakpuasan dan kemarahannya terhadap peran Hamas yang terus berlanjut dalam membentuk masa depan Gaza.
Tel Aviv telah mengumumkan bahwa, atas alasan keamanan, pihaknya menentang beberapa nama dalam daftar yang diajukan oleh negara-negara Arab, dipimpin oleh Mesir dan Otoritas Palestina, untuk mengelola Gaza.
Sebelumnya, beberapa sumber mengungkapkan kesepakatan di balik layar antara berbagai negara Arab mengenai komposisi komite teknokratik yang akan mengambil alih urusan Gaza dalam waktu dekat. Salah satu jaringan masyarakat sipil Palestina di Gaza mengeklaim, Komite ini terdiri dari 18 tokoh, semuanya adalah penduduk Jalur Gaza, dan keanggotaan komite tersebut sebagian besar terdiri dari pedagang, kapitalis, dan beberapa tokoh akademisi dan universitas Palestina.