Intelijen AS Nilai Perubahan Rezim di Iran Sulit Terjadi Meski Perang Meluas
POROS PERLAWANAN — Penilaian komunitas intelijen Amerika Serikat menyebut perubahan rezim di Iran kecil kemungkinan terjadi, bahkan jika konflik militer berkembang menjadi perang skala luas.
Laporan yang dikutip The Washington Post dan dilaporkan Press TV pada Sabtu 7 Maret mengungkap analisis rahasia dari National Intelligence Council. Analisis tersebut menilai sistem politik dan keamanan Republik Islam Iran memiliki ketahanan kuat menghadapi tekanan militer besar.
Temuan ini memunculkan pertanyaan terhadap strategi yang beberapa kali disuarakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menyatakan keinginan merombak struktur kepemimpinan Iran.
Pejabat Amerika Serikat yang mengetahui isi laporan menyebut analisis tersebut mengkaji dua kemungkinan skenario. Skenario pertama berupa serangan terbatas yang menargetkan tokoh-tokoh senior Iran. Skenario kedua berupa serangan lebih luas terhadap lembaga negara dan struktur kepemimpinan.
Dalam kedua skenario tersebut, para analis menyimpulkan institusi politik dan Militer Iran tetap mampu menjaga kesinambungan kekuasaan.
Analisis intelijen juga menilai bahwa sistem Pemerintahan Iran memiliki mekanisme suksesi yang mapan. Bahkan jika Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, terbunuh, struktur Pemerintahan diperkirakan tetap berjalan melalui prosedur penggantian yang telah ditetapkan.
Proses tersebut melibatkan Dewan Pakar, lembaga yang memiliki kewenangan memilih Pemimpin Tertinggi baru.
Para analis intelijen juga menilai peluang kelompok oposisi Iran yang terpecah untuk mengambil alih kekuasaan setelah serangan militer tergolong kecil.
Penilaian ini muncul ketika konflik antara Iran dan blok Amerika Serikat–Israel memasuki pekan kedua dan meluas ke berbagai negara di Kawasan.
Di tengah peringatan komunitas intelijen tersebut, Pemerintahan Trump tetap menegaskan tujuan militernya. Trump beberapa kali menyatakan Washington dapat memengaruhi masa depan kepemimpinan Iran.
Pernyataan tersebut mendapat penolakan dari pejabat Iran. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf menegaskan masa depan politik Iran hanya akan ditentukan oleh rakyat Iran.