Hizbullah Kritik Pemerintah Lebanon, Tegaskan Pihaknya Tak Andalkan Jalur Diplomasi
POROS PERLAWANAN — Hizbullah menyatakan tidak akan mengandalkan jalur diplomasi Pemerintah Lebanon dalam menghadapi pelanggaran gencatan senjata oleh Israel. Pernyataan ini disampaikan menyusul meningkatnya serangan di wilayah Lebanon selatan.
Menurut laporan Fars News Agency pada Senin 27 April, Hizbullah mengkritik sikap Pemerintah Lebanon yang dinilai pasif terhadap serangan Israel. Kelompok ini juga menolak pernyataan Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang menuduh pihaknya melanggar gencatan senjata.
Hizbullah menegaskan bahwa operasi militernya merupakan respons atas pelanggaran berulang oleh Israel. Serangan ke posisi militer dan permukiman di wilayah utara Palestina disebut sebagai tindakan yang sah dalam kerangka pertahanan.
Kelompok Perlawanan Islam Lebanon tersebut menyatakan sejak awal pengumuman gencatan senjata sementara, Israel telah melanggar kesepakatan itu lebih dari 500 kali. Mereka menilai kesepakatan yang semula diharapkan mengarah pada penghentian agresi justru diikuti peningkatan serangan.
Hizbullah juga menyoroti posisi Pemerintah Lebanon yang dinilai tidak berperan dalam perumusan kesepakatan. Menurut mereka, syarat penghentian serangan dan penarikan pasukan Israel dari Wilayah yang Diduduki tidak pernah ditegaskan secara terbuka oleh pejabat Lebanon.
Pada 14 April, Pemerintah Lebanon dilaporkan mengikuti perundingan dengan perwakilan Israel di Washington. Ini menjadi pertemuan pertama sejak 1993. Langkah tersebut menuai penolakan dari sebagian masyarakat Lebanon.
Dua hari setelah perundingan, Amerika Serikat mengumumkan gencatan senjata selama 10 hari, menyusul konflik yang menyebabkan lebih dari 2.400 korban tewas dan lebih dari satu juta orang mengungsi di Lebanon.
Namun, Hizbullah menyebut Israel tetap melanjutkan serangan ke berbagai wilayah Lebanon setelah pengumuman tersebut. Mereka juga mengkritik isi kesepakatan yang diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat karena tetap memberi ruang bagi Israel untuk melakukan tindakan militer dengan alasan membela diri.
Kelompok itu menilai sikap pejabat Lebanon yang memuji Presiden Amerika Serikat justru memperkuat posisi Israel dan mendorong berlanjutnya serangan. Hizbullah juga menyebut perundingan dengan Israel membuat Pemerintah Lebanon berada dalam tekanan politik.
Menurut Hizbullah, Pemerintah Lebanon saat ini tidak mampu mengambil langkah efektif untuk melindungi wilayah dan warganya. Mereka menilai Pemerintah hanya menjadi penonton di tengah kerusakan yang terus terjadi.
Hizbullah menegaskan Pemerintah harus memberikan penjelasan kepada publik tentang kesepakatan yang ada. Kelompok ini menutup pernyataannya dengan menegaskan tidak akan menunggu diplomasi yang dinilai gagal, serta tidak akan bergantung pada kepemimpinan yang dianggap lemah dalam mempertahankan kedaulatan negara.