Perjanjian Abraham: ‘Kesepakatan Damai’ yang Justru Sulut Api Perang

POROS PERLAWANAN – Perjanjian Abraham ditandatangani di tengah klaim para penandatangan bahwa perjanjian tersebut akan “meredakan ketegangan di Timur Tengah”. Di lain pihak, para analis sejak awal telah memperingatkan bahwa hakikat sesungguhnya dari perjanjian-perjanjian ini tak lebih dari pembentukan tatanan keamanan baru yang berpusat pada Poros AS-Israel.

Dilansir Fars, pada September 2020, dalam upacara penandatanganan Perjanjian Abraham, Trump menyatakan bahwa “Timur Tengah yang baru” telah dimulai. UEA dan Bahrain, bersama Israel dan dengan dukungan langsung AS, menormalisasi hubungan resmi mereka. Kemudian Maroko serta Sudan juga bergabung dalam tren ini.

Secara lahiriah, perjanjian-perjanjian ini diperkenalkan di bawah slogan perdamaian, kerja sama ekonomi, dan pengurangan ketegangan regional. Beberapa politisi AS dan analis Barat memuji hal ini sebagai “keberhasilan bersejarah yang dapat meredam konflik-konflik berkepanjangan di Timur Tengah.” Namun, dalam praktiknya, arsitektur yang muncul dari perjanjian-perjanjian ini menunjukkan bahwa tujuan utamanya bukan sekadar normalisasi diplomatik, melainkan pembentukan tatanan keamanan baru yang berpusat pada Israel dan Amerika Serikat.

Perjanjian Abraham ditandatangani pada saat ketegangan regional antara Iran dan Poros AS-Israel telah memasuki fase baru. Karena alasan ini, banyak kritikus memperingatkan sejak awal bahwa perjanjian-perjanjian ini mungkin, alih-alih meredakan ketegangan, justru mendorong Kawasan menuju pembentukan blok militer dan konfrontasi yang lebih luas.

Arsitektur Keamanan Baru: Integrasi Israel dalam Struktur Pertahanan Teluk Persia

Perkembangan paling signifikan usai Perjanjian Abraham adalah integrasi bertahap Israel ke dalam struktur keamanan negara-negara Teluk Persia. Pemindahan Israel dari cakupan Komando Eropa ke Komando Pusat AS (CENTCOM) dianggap sebagai titik balik dalam proses ini.

Pergeseran ini memungkinkan kerja sama militer langsung antara Israel, UEA, Bahrain, dan Militer AS. Dalam hal ini, latihan angkatan laut dan udara bersama dimulai, sistem pertahanan rudal dikoordinasikan, dan pertukaran intelijen keamanan diperluas. Pada dasarnya, untuk pertama kalinya, Israel dapat secara resmi bergabung dengan jaringan militer regional.

Dalam kerangka ini, penjualan senjata juga melonjak. UEA menandatangani kontrak besar-besaran untuk membeli teknologi keamanan Israel, sistem siber, drone, dan peralatan militer. AS juga memperkuat koalisi dengan kesepakatan bernilai miliaran Dolar untuk penjualan jet tempur F-35 dan drone bersenjata.

Secara lahirian, kolaborasi ini dibenarkan dengan dalih “pertahanan regional”. Namun pada praktiknya, tujuan utamanya adalah untuk melawan Iran. Dengan demikian, sifat sebenarnya dari Perjanjian Abraham secara bertahap menjadi jelas, mengungkapkan bahwa perjanjian tersebut lebih dari sekadar kesepakatan diplomatik; perjanjian tersebut merupakan kerangka kerja keamanan-militer yang anti-Palestina dan anti-Iran.

Masalah Palestina: Krisis yang Terabaikan

Salah satu kritik paling tajam yang dilontarkan terhadap Perjanjian Abraham adalah pengabaian perjuangan Palestina dari perimbangan inti perdamaian regional.

Para arsitek perjanjian ini percaya, tatanan baru dapat dibangun di Timur Tengah tanpa menyelesaikan masalah Palestina; tatanan yang didasarkan pada kerja sama ekonomi, teknologi, dan keamanan regional. Namun, perkembangan selanjutnya membuktikan bahwa asumsi ini terlalu optimistis.

Setelah penandatanganan perjanjian tersebut, pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat terus berlanjut. Kekerasan pemukim terhadap warga Palestina juga meningkat. Pada saat yang sama, beberapa negara Arab mengurangi dukungan finansial dan politik mereka terhadap lembaga-lembaga Palestina. Situasi ini membuat kelompok-kelompok perlawanan, seperti Hamas, memandang proses normalisasi sebagai ancaman langsung terhadap posisi masalah Palestina di Dunia Arab.

Operasi Badai al-Aqsa pada 7 Oktober 2023 tidak dapat dianalisis secara terpisah dari konteks politik ini. Salah satu tujuan Hamas adalah menghentikan normalisasi hubungan Arab-Israel; sebuah proses yang, seandainya Arab Saudi ikut serta, dapat mengubah keseimbangan politik Kawasan secara total.

Dari Normalisasi Menuju Koalisi Perang

Sejak dimulainya perang di Gaza, kerja sama keamanan yang berakar dari Perjanjian Abraham memasuki fase yang lebih operasional. Laporan menunjukkan bahwa beberapa negara Arab telah bekerja sama dengan Israel dalam melacak rudal dan drone Iran, bertukar informasi radar, serta mengoordinasikan pertahanan udara.

Hal ini menunjukkan, Perjanjian Abraham bukan sekadar perjanjian politik atau ekonomi, tetapi telah menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pembentukan koalisi regional; sebuah koalisi yang, jika ketegangan meningkat, dapat berperan langsung dalam menghadapi Iran, seperti yang terlihat dalam Perang 12 Hari dan, secara lebih terbuka, dalam perang Gaza.

Hasil dari situasi ini bukanlah kemungkinan untuk menghancurkan Iran, atau penyelamatan bagi orang-orang Arab di Kawasan. Sebaliknya, hal itu justru membawa perang bagi mereka.

Kesimpulan: Perdamaian yang Berujung pada Perang Regional

Enam tahun setelah penandatanganan Perjanjian Abraham, Timur Tengah tidak hanya tidak menjadi lebih damai, tetapi justru semakin rapuh dan terjerat dalam konflik militer yang telah melanda seluruh negara di Kawasan. Perang Gaza, agresi terhadap Lebanon, perang langsung antara AS dan Israel melawan Iran, perluasan kerja sama pertahanan, dan peningkatan ketegangan regional menunjukkan bahwa keamanan tidak dapat dicapai semata-mata melalui aliansi militer dan penjualan senjata.

Pesan terpenting dari perkembangan terkini adalah bahwa perjuangan Palestina tidak dapat dipisahkan dari perimbangan inti Timur Tengah dan di saat bersamaan, mengharapkan stabilitas yang langgeng. Perjanjian Abraham mungkin telah berhasil mengintegrasikan Israel ke dalam struktur keamanan beberapa negara Arab Teluk, tetapi gagal menyelesaikan akar penyebab krisis Israel-Arab.

Para analis kini memperingatkan bahwa jika krisis yang diciptakan oleh AS dan Israel tidak diselesaikan, Kawasan akan memasuki fase baru; fase yang konsekuensinya akan meluas ke seluruh dunia.