Siapa Mengendalikan Perang Ketika Korporasi Mengendalikan Data?

POROS PERLAWANAN — Di era kecerdasan buatan, senjata paling menentukan dalam peperangan modern bukan lagi tank, kapal induk, atau rudal. Senjata itu adalah algoritma yang mengolah data, memilih sasaran, dan memengaruhi keputusan militer dalam hitungan detik.

Gagasan inilah yang menjadi titik tolak artikel Ali Akbar Khalilian berjudul “Algorithm of War: How Palantir Became Pentagon’s Indispensable AI Arsenal in Wars Abroad” yang terbit di Press TV pada 26 April 2026. Melalui artikel tersebut, Khalilian mengajak pembaca melihat bagaimana perusahaan teknologi tidak lagi sekadar menyediakan perangkat pendukung perang, tetapi perlahan menjadi bagian dari infrastruktur yang memungkinkan perang itu sendiri berlangsung.

Di pusat perubahan tersebut berdiri Palantir Technologies, perusahaan teknologi Amerika Serikat yang dalam dua dekade terakhir bertransformasi dari mitra komunitas intelijen menjadi salah satu pilar penting dalam ekosistem keamanan dan militer Amerika. Jika kontraktor pertahanan tradisional memproduksi senjata fisik, Palantir membangun perangkat lunak yang membantu menentukan ke mana senjata itu diarahkan dan siapa yang menjadi targetnya.

Bagi Khalilian, kemunculan Palantir menandai lahirnya bentuk baru kekuasaan. Perang tidak lagi dijalankan semata oleh negara melalui institusi militernya, tetapi juga oleh perusahaan swasta yang mengendalikan infrastruktur data, kecerdasan buatan, dan sistem pengambilan keputusan. Dalam kerangka inilah Palantir dipandang bukan sekadar perusahaan teknologi, melainkan bagian dari apa yang ia sebut sebagai kompleks keamanan imperium berbasis sektor swasta.

Dari Intelijen ke Pusat Strategi Militer

Didirikan pada 2003 dengan dukungan awal dari In-Q-Tel, lembaga investasi yang berafiliasi dengan CIA, Palantir tumbuh dalam lingkungan komunitas intelijen Amerika. Selama bertahun-tahun perusahaan ini bekerja jauh dari sorotan publik. Namun perkembangan kecerdasan buatan dan meningkatnya ketergantungan Militer terhadap analisis data membuat posisinya berubah secara drastis.

Hubungan tersebut mencapai titik penting ketika Angkatan Darat Amerika Serikat memberikan kontrak bernilai hingga 10 miliar Dolar AS kepada Palantir untuk pengembangan dan integrasi infrastruktur digital Militernya. Kesepakatan ini tidak hanya menunjukkan besarnya nilai bisnis perusahaan, tetapi juga memperlihatkan tingkat ketergantungan Militer modern terhadap sistem perangkat lunak yang dikembangkan sektor swasta.

Di sinilah muncul pertanyaan mendasar. Jika sistem peperangan suatu negara bergantung pada perusahaan tertentu, sampai sejauh mana perusahaan itu tetap dapat disebut sebagai pihak sipil?

Perang dalam Era Algoritma

Menurut para pendukungnya, teknologi Palantir memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih akurat. Sistemnya mampu menggabungkan citra satelit, rekaman drone, laporan intelijen, dan berbagai sumber data lainnya menjadi gambaran operasional yang dapat digunakan oleh komandan Militer secara real time.

Namun para pengkritiknya melihat sisi lain dari kemampuan tersebut.

Ketika keputusan mengenai sasaran serangan semakin bergantung pada pemrosesan data otomatis, ruang bagi pertimbangan manusia menjadi semakin sempit. Proses yang sebelumnya membutuhkan ratusan analis dan berjam-jam diskusi kini dapat dilakukan dalam hitungan menit, bahkan detik.

Dalam logika efisiensi militer, hal itu dianggap kemajuan. Namun dalam perspektif etika, situasinya jauh lebih kompleks. Semakin cepat siklus identifikasi dan penyerangan berlangsung, semakin sulit memastikan bahwa setiap keputusan telah melalui evaluasi manusia yang memadai.

Perdebatan ini muncul dalam berbagai konflik kontemporer, mulai dari Ukraina hingga Gaza. Dalam kedua kasus tersebut, teknologi yang digunakan pada dasarnya sama. Hal yang berbeda hanyalah konteks politik dan narasi yang menyertainya.

Sebuah algoritma tidak memiliki kemampuan moral untuk membedakan perang yang dianggap sah atau tidak sah. Sistem hanya dirancang untuk mengoptimalkan hasil berdasarkan parameter yang diberikan. Pertanyaan mengenai keadilan, legalitas, dan kemanusiaan tetap berada di luar kemampuan perangkat lunak.

Perusahaan Menjadi Bagian dari Medan Tempur

Konsekuensi logis dari keterlibatan mendalam perusahaan teknologi dalam operasi militer adalah berubahnya status mereka dalam persepsi pihak yang menjadi sasaran perang.

Selama bertahun-tahun perusahaan teknologi menikmati posisi yang relatif aman. Mereka beroperasi dari pusat-pusat bisnis di California, New York, London, atau wilayah lain yang jauh dari zona konflik. Produk mereka digunakan dalam perang, tetapi perusahaan itu sendiri tetap berada di luar medan tempur.

Situasi tersebut mulai berubah.

Menurut argumentasi yang berkembang dalam sejumlah negara yang menjadi sasaran operasi militer Barat, perusahaan yang menyediakan infrastruktur digital untuk penargetan dan operasi tempur tidak lagi dapat dianggap sebagai aktor netral. Jika algoritma sebuah perusahaan digunakan untuk menentukan sasaran serangan, maka perusahaan tersebut dipandang turut berkontribusi terhadap konsekuensi yang ditimbulkan.

Pandangan inilah yang, menurut Khalilian, menjelaskan munculnya upaya untuk menempatkan perusahaan teknologi tertentu sebagai bagian dari infrastruktur militer yang sah untuk disasar dalam konflik.

Terlepas dari apakah pendekatan tersebut diterima secara luas atau tidak, fenomena ini menunjukkan perubahan besar dalam cara dunia memahami hubungan antara teknologi, bisnis, dan perang.

Dari Medan Perang ke Ruang Sipil

Kekhawatiran terhadap Palantir tidak hanya berkaitan dengan konflik internasional.

Salah satu kritik yang paling sering diarahkan kepada perusahaan ini adalah apa yang disebut sebagai jalur perpindahan teknologi dari medan perang ke ranah domestik. Teknologi yang awalnya dikembangkan untuk kebutuhan Militer kemudian digunakan dalam pengawasan sipil, penegakan hukum, dan pengelolaan migrasi.

Perangkat lunak yang dirancang untuk mendeteksi ancaman di wilayah konflik dapat digunakan untuk mengumpulkan, mengintegrasikan, dan menganalisis data warga sipil dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Fenomena ini memperlihatkan bagaimana batas antara keamanan nasional dan pengawasan masyarakat menjadi semakin kabur. Ketika data kesehatan, aktivitas digital, catatan perjalanan, dan informasi pribadi lainnya dapat dihubungkan dalam satu sistem terpadu, muncul pertanyaan serius mengenai privasi, kebebasan sipil, dan akuntabilitas.

Bahaya “Kotak Hitam”

Masalah terbesar dalam penggunaan kecerdasan buatan untuk keamanan dan peperangan bukan hanya soal kemampuan teknologinya, melainkan juga soal transparansi.

Sebagian besar sistem AI modern bekerja sebagai “kotak hitam”. Sistem dapat menghasilkan rekomendasi atau keputusan, tetapi sering kali sulit menjelaskan secara rinci mengapa keputusan tersebut dihasilkan.

Dalam konteks periklanan digital, persoalan ini mungkin hanya berujung pada munculnya iklan yang tidak relevan. Dalam konteks perang, konsekuensinya bisa jauh lebih serius.

Jika sebuah sistem merekomendasikan suatu target untuk diserang, siapa yang bertanggung jawab apabila rekomendasi tersebut keliru? Apakah tanggung jawab berada pada operator, komandan Militer, pengembang perangkat lunak, atau perusahaan yang menciptakan algoritmanya?

Hingga kini belum ada jawaban yang benar-benar memadai.

Microsoft, Airbus, dan Infrastruktur Kekuasaan Digital

Palantir juga tidak berdiri sendiri. Pengaruhnya diperkuat melalui kemitraan dengan berbagai perusahaan teknologi dan industri global.

Integrasi dengan platform Microsoft memungkinkan teknologi militer berbasis data menjadi semakin mudah digunakan oleh berbagai tingkatan pengguna. Sementara kerja sama dengan Airbus memperluas kehadiran Palantir ke dalam infrastruktur penerbangan dan industri strategis Eropa.

Dalam pandangan Khalilian, kekuatan Palantir tidak semata-mata terletak pada perangkat lunak yang dikembangkannya, melainkan pada kemampuannya menanamkan diri ke dalam ekosistem teknologi global. Ketika platform Militer terhubung dengan layanan komputasi, analisis data, dan infrastruktur industri yang digunakan secara luas oleh sektor sipil, batas antara kebutuhan komersial dan kepentingan strategis negara menjadi semakin kabur. Di titik inilah teknologi tidak lagi berfungsi sebagai alat, tetapi berubah menjadi infrastruktur kekuasaan.

Bagi para pengkritik, kemitraan ini menunjukkan bahwa kekuasaan digital modern tidak lagi berada dalam tangan satu negara atau satu institusi. Ia terbentuk melalui jaringan perusahaan besar yang menghubungkan data, komputasi, logistik, dan keamanan dalam satu ekosistem global.

Akibatnya, garis pemisah antara sektor sipil dan militer menjadi semakin sulit dikenali.

Privatisasi Perang dan Masa Depan Dunia

Tesis utama yang diajukan Khalilian adalah bahwa dunia sedang menyaksikan tahap baru dalam privatisasi perang.

Pada masa lalu, negara memonopoli penggunaan kekerasan yang sah. Kini sebagian fungsi strategis tersebut berpindah ke perusahaan swasta yang mengembangkan perangkat lunak, mengelola data, dan membangun sistem kecerdasan buatan.

Perusahaan-perusahaan ini tidak membuat kebijakan luar negeri dan tidak mengumumkan perang. Namun teknologi mereka dapat menentukan efektivitas operasi militer, mempercepat proses penargetan, dan memengaruhi keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan manusia.

Perubahan ini menghadirkan tantangan besar bagi hukum internasional, demokrasi, dan pengawasan publik. Mekanisme akuntabilitas yang selama ini dirancang untuk mengawasi negara belum tentu mampu menjangkau perusahaan teknologi global yang beroperasi lintas yurisdiksi.

Karena itu, perdebatan mengenai Palantir sesungguhnya bukan hanya tentang satu perusahaan. Ia merupakan perdebatan mengenai masa depan perang itu sendiri.

Apakah keputusan yang menentukan hidup dan mati manusia akan semakin diserahkan kepada sistem algoritmik yang dimiliki korporasi swasta? Ataukah masyarakat internasional mampu membangun aturan yang memastikan teknologi tetap berada di bawah kendali hukum, etika, dan tanggung jawab publik?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan wajah konflik pada dekade-dekade mendatang. Sebab ketika algoritma menjadi senjata dan data berubah menjadi amunisi, medan perang tidak lagi dimulai di garis depan. Ia dimulai di pusat data, ruang server, dan kode-kode yang ditulis jauh dari suara ledakan, tetapi mampu menentukan ke mana ledakan itu akan diarahkan.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai Palantir bukan hanya perdebatan tentang satu perusahaan teknologi. Ia adalah perdebatan tentang siapa yang memegang kendali atas perang di abad ke-21. Ketika data menjadi amunisi dan algoritma menjadi penentu sasaran, medan tempur tidak lagi dibatasi oleh garis depan. Ia meluas ke pusat data, ruang server, dan jaringan digital yang menghubungkan negara, korporasi, dan mesin. Pertanyaannya bukan lagi apakah teknologi akan mengubah perang. Pertanyaannya adalah siapa yang akan mengendalikan perang ketika teknologi berada di tangan mereka yang tidak pernah dipilih oleh publik, tetapi memiliki kemampuan untuk menentukan hidup dan mati manusia.