POROS PERLAWANAN – Ketua Parlemen Irak, Muhammad al-Halbousi menyatakan bahwa tidak ada pandangan negatif kepada kandidat dari Koridor Koordinasi Syiah, Muhammad Shayaa al-Sudani.
Dalam wawancara dengan al-Arabiya, al-Halbousi berkata bahwa perundingan untuk membentuk Pemerintahan baru Irak sudah dimulai sejak beberapa hari lalu. Al-Sudani adalah wakil dari kelompok Syiah, tapi “Kami juga berhak untuk menolak atau menerima,” kata al-Halbousi, dilansir al-Alam.
Saat ditanya tentang dukungan AS untuk Irak, ia menjawab, ”Stabilitas Irak bukan prioritas AS saat ini. Dukungan AS untuk Irak lebih demi kepentingan media, alih-alih nyata.”
Menurut al-Halbousi, Parlemen adalah tempat yang sesuai untuk membahas sengketa politik. Sebab itu, sangat penting bagi Parlemen untuk memulai aktivitasnya kembali.
Sehubungan dengan aliansi segitiga al-Siyadah, Partai Demokratik Kurdistan, dan Fraksi Sadr, al-Halbousi menjelaskan, ”Begitu (para wakil Fraksi) Sadr meninggalkan (mengundurkan diri dari) Parlemen, aliansi ini telah berakhir. Namun hubungan masih berlanjut.”
Sembari menekankan bahwa dialog tanpa syarat harus dimulai (untuk mengatasi kebuntuan politik), al-Halbousi menambahkan bahwa perseteruan politik antara partai-partai jangan sampai merembet ke luar Parlemen.
Setelah suksesnya rapat Parlemen pada Rabu usai vakum selama 2 bulan, Koridor Koordinasi Syiah pada Kamis kemarin mengumumkan bahwa krisis politik Irak hampir berakhir.
Seorang anggota Koordinasi Syiah dari Aliansi al-Fath, Mahmoud al-Hayani mengatakan, ”Sebuah delegasi segitiga dari Partai Demokratik Kurdistan, Aliansi al-Siyadah, dan Koordinasi Syiah akan segera melawat ke al-Hananah. Hal ini dilakukan setelah suksesnya rapat Parlemen kemarin.”
“Koordinasi Syiah tetap berkomitmen dengan kehadiran faksi Sadr dalam pembentukan Pemerintahan baru, atau setidaknya dalam proses konstitusional pemilihan Perdana Menteri dengan persetujuan Sayyid Moqtada Sadr,” imbuhnya.
“Krisis mencekik yang menimpa proses politik negara hampir setahun terakhir ini hampir berakhir. Sebab Pemimpin Sadr tidak akan menentang pembentukan Pemerintahan yang melayani warga dan dibentuk sesuai kesepakatan semua faksi politik,” tandas al-Hayani.