Bin Salman Anggarkan Miliaran Dolar Demi Kembalinya Trump ke Gedung Putih

Share

POROS PERLAWANAN – Media-media AS dan Eropa membeberkan, Muhammad bin Salman telah menganggarkan miliaran dolar untuk keluarga Donald Trump agar ia bisa kembali menjadi Presiden AS.

Dikutip Fars dari Raw Story, Saudi atas perintah Bin Salman akan menyerahkan miliaran dolar bersamaan dengan kampanye pencalonan Trump untuk Pilpres 2024.

Setelah banyak spekulasi bergulir, Trump pada 16 November lalu mengumumkan akan ikut serta dalam Pilpres AS mendatang sebagai kandidat dari Partai Republik.

Menurut Raw Story, Bin Salman tidak meragukan transaksi bisnis apa pun yang diajukan keluarga Trump dan perusahaan-perusahaannya demi memperkuat persekutuan dengan mantan Presiden AS itu.

Daily Mail menulis, eratnya kepentingan ekonomi dan bisnis antara Bin Salman dan Trump telah memicu banyak kritik.

Harian Inggris ini melaporkan, Trump telah menjalin sebuah kesepakatan bisnis baru dengan Pemerintah Saudi, yang menyebabkan digulirkannya kembali persoalan etika lama tentang kontradiksi antara politik dan bisnis.

Majalah AS, Foreign Policy juga menulis bahwa Trump di masa kepresidenannya telah berusaha untuk menutupi kejahatan-kejahatan Bin Salman. Hal ini menjelaskan kenapa Putra Mahkota Saudi begitu bernafsu untuk menjalin kesepakatan bisnis dengan Trump.

Foreign Policy menyatakan, saat ini Trump menggunakan pertandingan golf sebagai pencucian uang Bin Salman melalui jalur olahraga.

Beberapa hari lalu, New York Times mengabarkan bahwa The Trump Organization menandatangani kesepakatan dengan Dar Al Arkan, raksasa real estate Saudi, untuk melisensikan namanya ke kompleks perumahan dan golf.

Proyek besar -dijuluki “Aida”- akan dibangun di dekat Ibu Kota Oman, Muscat, di lereng bukit yang berdekatan dengan Teluk Oman, dan kabarnya akan mencakup 3.500 rumah baru dan dua hotel yang terdiri dari 450 kamar, bisnis ritel mewah, serta sebuah lapangan golf.

New York Times menulis, kesepakatan ini dijalin di saat perusahaan Trump sedang dibelit tuntutan hukum atas tuduhan menghindari pajak.