POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Wakil Perwakilan Tetap Suriah untuk PBB, Al-Hakam Dandi meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengubah pendekatannya terhadap persoalan atau isu “senjata kimia” negaranya, menangani perkembangan terkait secara objektif, dan menjaga sifat teknisnya dengan menjauhi politisasi apa pun.
Berbicara pada pertemuan DK PBB tentang “Situasi di Timur Tengah” di New York, Dandi mengatakan Suriah telah secara sukarela menyetujui Konvensi Senjata Kimia, menghancurkan semua stok senjata kimia dan fasilitas produksinya, dan setuju untuk memperpanjang Kesepakatan Tripartit selama enam bulan.
Dia berargumen bahwa negara-negara Barat tertentu terus mencemooh sumber daya dan waktu Dewan Keamanan alih-alih membahas masalah mendesak tentang menjaga perdamaian dan keamanan internasional dan menegakkan tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dandi menolak tuduhan yang dilontarkan oleh negara-negara Barat tertentu terhadap Suriah, dengan mengatakan bahwa klaim palsu tersebut berakar pada laporan yang tidak profesional dan tidak objektif yang muncul sebagai akibat dari tekanan politik yang diberikan pada sekretariat teknis Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) dan berbagai timnya.
Suriah, katanya, juga memperbarui tuntutannya pada OPCW untuk memperbaiki tindakannya dan menjauhi politisasi apa pun, yang telah mendominasi aktivitas dan kepatuhannya pada prinsip profesionalisme dan ketidakberpihakan.
Dandi menegaskan kembali kecaman tegas Suriah atas penggunaan senjata kimia oleh siapa pun, kapan pun, di mana pun, dan dalam keadaan apa pun.
Pada 14 April 2018, Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis melakukan serangkaian serangan udara terhadap Suriah atas dugaan serangan senjata kimia di kota Douma, yang terletak sekitar 10 kilometer timur laut Ibu Kota Damaskus.
Dugaan serangan itu dilaporkan oleh kelompok White Helmets, yang menerbitkan video yang memperlihatkan mereka merawat para penyintas.
Dokumen OPCW yang bocor kemudian menunjukkan bahwa para penyelidik insiden Douma tidak menemukan “bukti” serangan senjata kimia.
Namun, organisasi tersebut menyensor temuan di bawah tekanan dari AS dan sekutunya untuk menyembunyikan bukti yang dapat mendelegitimasi dalih pengeboman oleh AS dan sekutunya beberapa hari setelah dugaan serangan.
Media dan Pemerintah Barat telah berulang kali menuduh Pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia terhadap warganya sendiri dalam perang melawan teroris.
Padahal, Suriah telah menyerahkan persediaan senjata kimianya pada 2014 untuk misi bersama yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW), yang secara langsung mengawasi penghancuran persenjataan tersebut.