POROS PERLAWANAN– Media-media Zionis memberitakan munculnya pertikaian di tengah para pemukim Zionis, menyusul disahkannya UU kontroversial di Knesset yang membebaskan kelompok Yahudi Haredi dari wajib militer.
Dinukil Mehr dari al-Jazeera, harian Haaretz menyatakan bahwa keluarga para serdadu Israel yang tengah bertempur di Gaza merespons keras pengesahan UU tersebut.
Menurut pemberitaan Haaretz, keluarga ratusan serdadu Israel mengirim pesan kepada Menteri Perang Yoav Gallant dan Kepala Staf Umum Militer Herzi Halevi. Dalam pesan tersebut, mereka menyatakan akan meminta anak-anak mereka berhenti bertempur, setelah disahkannya UU yang membebaskan Haredi dari pengabdian kemiliteran pada Selasa 11 Juni kemarin.
Berdasarkan UU Rezim Zionis, pria dan wanita berusia 18 tahun wajib mengabdi di Militer. Namun kelompok Zionis radikal ortodoks (Haredi) menyatakan bahwa mereka tidak tercakup dalam aturan tersebut. Haredi berdalih bahwa mereka menyumbangkan hidup untuk mengkaji Taurat.
Di sisi lain, Halevi mengirim pesan kepada para pimpinan politik Rezim Zionis, usai Knesset mengesahkan perpanjangan pembebasan tugas wajib militer untuk Haredi. Halevi menegaskan, Militer Israel menghadapi problem kekurangan personel untuk memenuhi kebutuhan 15 Satuan Militer.
Sebelum ini, partai-partai religius Zionis mengancam, jika para pengikut mereka dipaksa untuk ikut mengabdi di Militer, mereka akan keluar dari Kabinet Israel. Keluarnya partai-partai tersebut akan menyebabkan runtuhnya Kabinet Aliansi Benyamin Netanyahu. Sebab itu, Netanyahu menghendaki Haredi tetap dibebaskan dari wajib militer demi menyenangkan partai-partai religius tersebut.