POROS PERLAWANAN– Melalui statemen yang dirilis pada Jumat 23 Agustus, Hamas mengkritik keberpihakan Koordinator PBB untuk Urusan Perdamaian Timteng Tor Wennesland terhadap Israel. Hamas menyatakan, pernyataan-pernyataan Wennesland di Dewan Keamanan menguntungkan Rezim Zionis.
“Sayangnya Wennesland menggunakan lisan dan bahasa yang digunakan Rezim Zionis. Pernyataan-pernyataannya melanggar hukum internasional, bahkan menginjak-injak pendirian PBB,” tegas Hamas, Fars melaporkan.
Menurut Hamas, Wennesland mengutip narasi yang digunakan Israel untuk menjustifikasi agresinya ke Gaza, terutama terkait gedung-gedung sipil dan basis-basis PBB. Ia mengeklaim bahwa tempat-tempat itu digunakan untuk tujuan militer, tapi ia tidak memberikan bukti apa pun atas klaimnya.
Baru-baru ini, Israel menargetkan sekolah Salahudin, salah satu sekolah milik PBB di barat Gaza yang dihuni puluhan pengungsi Palestina. Serangan menewaskan sejumlah warga sipil Palestina dan melukai lainnya.
Berbeda dengan Wennesland, Komjen UNRWA Philippe Lazzarini menanggapi serangan itu dengan mencuit,”Hari ini tersiar beberapa laporan tentang serangan mengerikan lain ke salah satu sekolah kita di Gaza. Ada laporan tentang anak-anak yang tewas dan terluka. Sebagian anak bahkan terbakar api hingga nyaris mati.”
“Gaza bukan lagi tempat untuk anak-anak. Mereka adalah korban pertama perang kejam ini. Kita tidak bisa membiarkan hal-hal tak tertahankan menjadi sebuah aturan.”
Lazzarini menegaskan, gencatan senjata di Gaza seharusnya sudah diberlakukan sejak lama.
Hamas dalam statemennya menyatakan,”Wennesland kembali menukil narasi Zionis dan mengeklaim bahwa pembunuhan warga serta penghancuran rumah-rumah rakyat Palestina bertujuan untuk memburu pasukan Perlawanan. Namun dia lupa bahwa dalam beberapa tahun lalu, lebih dari 20 ribu warga Palestina gugur tanpa ada justifikasi apa pun. Mereka tewas hanya karena mereka orang Palestina yang hidup di Tanah Air mereka.”
Menurut Hamas, Wennesland mengurus masalah yang dihadapi tawanan Israel, tapi lupa bahwa ribuan orang Palestina, termasuk anak-anak dan wanita, selama berdekade-dekade hidup dalam kondisi tak manusiawi, terutama setelah 7 Oktober dan Operasi Badai al-Aqsa.