POROS PERLAWANAN– Dikutip Mehr dari al-Mayadeen, anggota senior Hamas Hasam Badran menyatakan,”Kami mengusulkan pengelolaan Gaza dan Tepi Barat usai perang diserahkan kepada sebuah Pemerintahan Nasional Nonpartai.”
“Pengelolaan Gaza pascaperang adalah sebuah masalah internal Palestina. Kami tidak berunding dengan pihak asing mana pun terkait tahap pascaperang,” tandasnya.
“Kami meminta dari masyarakat dunia untuk menekan pihak penghalang perundingan dan memaksanya menghentikan agresi ke Gaza.”
“Keteguhan dan kegigihan rakyat Palestina serta kinerja heroik Perlawanan adalah satu-satunya faktor yang memaksa Rezim Pendudukan menyerah terhadap syarat dan hak-hak bangsa kami.”
Sebelum ini PM Israel Benyamin Netanyahu menyatakan, kesepakatan apa pun dengan Hamas hanya bersifat sementara dan tidak boleh menjadi rintangan berlanjutnya perang di Gaza agar Israel bisa mewujudkan tujuan-tujuannya.
Sejak dimulainya perang, 3 tujuaan Israel adalah menghancurkan Hamas, membebaskan para tawanan Zionis, dan mengubah kawasan Gaza menjadi tempat yang bukan ancaman lagi bagi Israel. Namun setelah berlangsungnya perang selama 10 bulan, tak satu pun dari tujuan-tujuan ini yang terealisasi.
Pekan lalu, Hamas menegaskan bahwa pihaknya menentang segala bentuk proposal atau proyek yang mengabaikan aspirasi warga Gaza terkait masa depan kawasan tersebut.
“Kami menolak segala pernyataan atau sikap yang mendukung masuknya pasukan asing ke Gaza, apa pun label atau justifkasi yang menyertai masuknya pasukan asing tersebut,” tegas Hamas, dikutip Fars dari al-Arabi.
Ditujukan kepada AS dan Israel, Hamas menyatakan bahwa usai diusirnya Militer Zionis dari Gaza, pengelolaan kawasan itu adalah masalah internal Palestina. Hamas tidak akan membiarkan pihak asing mana pun mengambil keputusan tentang nasib Gaza.
Faksi Perlawanan ini juga menambahkan bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan siapa pun memaksakan solusi atau perimbangan asing yang mengabaikan hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib mereka.