POROS PERLAWANAN– Hamas pada hari Jumat 5 Juli menegaskan, pihaknya menentang segala bentuk proposal atau proyek yang mengabaikan aspirasi warga Gaza terkait masa depan kawasan tersebut.
“Kami menolak segala pernyataan atau sikap yang mendukung masuknya pasukan asing ke Gaza, apa pun label atau justifkasi yang menyertai masuknya pasukan asing tersebut,” tegas Hamas, dikutip Fars dari al-Arabi.
Ditujukan kepada AS dan Israel, Hamas menyatakan bahwa usai diusirnya Militer Zionis dari Gaza, pengelolaan kawasan itu adalah masalah internal Palestina. Hamas tidak akan membiarkan pihak asing mana pun mengambil keputusan tentang nasib Gaza.
Faksi Perlawanan ini juga menambahkan, pihaknya tidak akan mengizinkan siapa pun memaksakan solusi atau perimbangan asing yang mengabaikan hak bangsa Palestina untuk menentukan nasib mereka.
Hamas meminta dari seluruh negara Arab dan Islam untuk melakukan tekanan guna menghentikan pembantaian massal rakyat Palestina oleh Israel.
Pekan lalu, Menteri Perang Israel Yoav Gallant menyusun sebuah proposal bertajuk “Hari Selanjutnya” terkait pengelolaan Gaza pascaperang. Gallant membicarakan proposal itu dengan para pejabat senior AS.
Dalam lawatan terakhirnya ke AS, Gallant memberi tahu para pejabat Washington soal detail proposal tersebut, yaitu:
Pertama, pembagian Jalur Gaza ke 24 area. Setiap area akan dikelola untuk sementara.
Kedua,Pasukan Gabungan. Gallant mengusulkan Gaza dikelola untuk sementara di bawah pengawasan sebuah Pasukan Gabungan dari AS dan negara-negara Arab “moderat” (Mesir, Yordania, Maroko, dan UEA). Untuk selanjutnya, pasukan lokal Palestina yang akan memegang pemerintahan nonmiliter di Gaza.
Ketiga, pelatihan oleh AS. Pasukan Palestina akan dilatih oleh AS, yang saat ini berada di Quds. AS meyakini bahwa negara-negara Arab enggan berpartisipasi dalam hal ini, kecuali jika Israel menyetujui keikusertaan Otoritas Nasional Palestina (PNA) dalam mengelola Gaza.