POROS PERLAWANAN – Staf Keamanan Kataib Hizbullah Irak, Abu Ali al-Askari melalui cuitannya menyangsikan kebenaran kabar upaya pembunuhan terhadap PM Irak, Mustafa al-Kadhimi.
Dilansir Fars, Abu Ali di akun Telegramnya mengunggah pesan singkat, yang menyebut bahwa kabar upaya teror atas al-Kadhimi dan serangan drone ke rumahnya di Baghdad “hanya sebuah sandiwara”.
“Memainkan peran sebagai korban adalah salah satu cara usang yang sudah digerus sejarah. Sesuai informasi kami yang tepercaya, tak ada satu pun orang di Irak yang rela harus kehilangan sebuah drone untuk menargetkan kediaman Perdana Menteri sebelum ini”, tulis Abu Ali.
“Jika ada orang yang mencederai ‘entitas Facebook’ ini, ada banyak cara yang lebih murah dan meyakinkan untuk mewujudkan tujuan tersebut,” imbuhnya.
“Konyolnya adalah ia (al-Kadhimi) mengimbau rakyat untuk menahan diri dan menjaga ketenangan. Siapa gerangan yang akan mencemaskannya atau kehilangan kendali dirinya? Terkutuklah dia, juga orang yang telah mendukungnya (sehingga menjadi Perdana Menteri)”.
Kesangsian Abu Ali ini dikemukakan di saat berbagai berita kontradiktif dipublikasikan pada Sabtu malam.
Semalam Tim Media Keamanan Irak, yang berafiliasi kepada Tentara Irak, mengumumkan bahwa al-Kadhimi tidak berada di rumah saat kejadian. Namun Minggu pagi tadi, al-Jazeera mengutip dari sejumlah sumber anonim bahwa PM Irak berada di rumah saat insiden terjadi.
Kerugian yang timbul dalam kejadian ini juga terkesan dibesar-besarkan. Di saat sebagian media mengabarkan bahwa asap tebal membubung tinggi ke langit, portal Sabereen News memberitakan bahwa drone kecil mengenai bangunan dan tidak menimbulkan kerusakan sama sekali.
Sebagian pengamat menilai, kejadian-kejadian ini ada hubungannya dengan hasil Pemilu baru-baru ini.
Setelah hasil Pemilu 10 Oktober lalu diumumkan, sejumlah partai dan aliansi politik memprotes hasil yang diumumkan. Mereka menyatakan bahwa hasil Pemilu telah dimanipulasi. Kondisi politik Irak pun memanas menyusul protes-protes tersebut.
Sejumlah politisi meyakini adanya peran UEA, Inggris, dan AS dalam Pemilu lalu. Mereka pun mengonfirmasi asumsi rekayasa dan intervensi negara-negara asing ini dalam hasil Pemilu legislatif.