POROS PERLAWANAN – Dilansir al-Alam, Jubir Kataib Hizbullah Irak, Muhammad Muhyi menanggapi pengumuman AS soal penarikan tentara negara tersebut dari Irak. Ia menegaskan, AS dan semua sikapnya tidak bisa dipercaya.
“Sebelum ini, AS sudah berkali-kali mengumumkan akan menarik pasukannya dari Irak. Namun mereka terbukti berbohong tak lama setelah itu. Ada banyak Serdadu AS yang ditempatkan di Irak dan personel-personel baru terus ditambahkan. Tentara baru AS juga memasuki Suriah melalui Irak.”
“Ini menunjukkan bahwa AS tidak serius untuk mengakhiri keberadaan pasukannya di Irak. AS ingin mengulur-ulur waktu dan mengelabui opini publik. Namun rakyat Irak menyadari benar persoalan ini,” lanjutnya.
Muhyi menegaskan bahwa keberadaan Tentara AS akan memicu krisis politik dan keamanan di Irak. Oleh karena itu, katanya, penanganan masalah ini membutuhkan dukungan serius Pemerintah Irak terhadap keputusan Parlemen terkait pengusiran Pasukan AS.
“Keberadaan Tentara AS di Irak tak bisa diterima, baik berjumlah seribu, dua ribu, bahkan satu orang sekalipun. Saat ini, bola berada di area lapangan Pemerintah dan sayap-sayap politik Irak,” lanjutnya.
Jubir Kataib Hizbullah ini menegaskan, harus ada tenggat yang akurat, gamblang, dan jelas terkait penarikan Pasukan AS dari Irak. Dengan demikian, rakyat Irak bisa yakin bahwa semua pihak, di berbagai bidang, serius untuk mengakhiri masalah ini. Namun, kata Muhyi, sampai saat ini ia tidak merasakan keseriusan AS dalam hal ini.
Terkait syarat-syarat dari Poros Perlawanan tentang kelanjutan gencatan senjata, Muhyi mengatakan, ”Syarat utamanya adalah AS mengumumkan jadwal penarikan tentaranya, kemudian Pemerintah Irak secara serius mendesak AS untuk segera angkat kaki.”
“Jika syarat ini dipenuhi, maka gencatan senjata ini akan berlanjut sampai AS menarik pasukannya sesuai jumlah yang telah disepakati. Namun jika kondisi ini berlangsung tanpa ada tranparansi dan kejelasan soal substansi keberadaan Tentara AS di Irak, maka gencatan senjata akan berakhir. Bila AS ingin berkelit dari kesempatan dan syarat-syarat ini, maka rakyat Irak dan Poros Perlawanan berhak untuk membalasnya,” pungkas Muhyi.