POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, perusahaan Humas Amerika, Edelman dilaporkan telah menandatangani kesepakatan senilai $9,2 juta dengan rezim Saudi dalam empat tahun terakhir untuk membersihkan citra Kerajaan, terutama di Amerika Serikat.
“Sejak pembunuhan Khashoggi, firma Humas yang kuat telah menerima atau dikontrak untuk menerima $9,6 juta (£7,9 juta) sebagai biaya dari lembaga Pemerintah Saudi dan perusahaan yang dikendalikan oleh rezim,” The Guardian melaporkan pada Kamis, mengutip dokumen Departemen Kehakiman AS yang disediakan oleh grup pengawas OpenSecrets.
Sebagian besar pekerjaan Edelman untuk rezim tersebut berfokus pada merehabilitasi reputasi Arab Saudi di Amerika Serikat, sebuah upaya yang telah dimulai Kerajaan sebelum jurnalis Jamal Khashoggi dibunuh oleh agen Saudi, tambah laporan itu.
Perkembangan ini terjadi hanya sekitar dua minggu setelah pengadilan AS menolak gugatan terhadap Putra Mahkota dan penguasa de facto Arab Saudi, Mohammed bin Salman (MBS), atas perannya dalam pembunuhan Khashoggi pada 2018, setelah Washington memutuskan untuk memberinya kekebalan.
Khashoggi, yang dibunuh dan dipotong-potong tubuhnya oleh regu pembunuh Saudi di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018, pernah menjadi pengkritik vokal Kerajaan dan Putra Mahkotanya.
CIA menyimpulkan pada 2018 bahwa MBS telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Sang Pangeran telah membantah memerintahkan pembunuhan Khashoggi tetapi kemudian mengakui bahwa itu terjadi “di bawah pengawasan saya”. Pejabat Saudi kemudian menyalahkan “agen nakal” atas pembunuhan jurnalis tersebut.
Layanan Edelman kepada Saudi datang meskipun CEO-nya, Richard Edelman dalam beberapa kesempatan mengklaim mendukung hak asasi manusia dan menentang rezim yang represif.
Edelman bukan satu-satunya perusahaan Amerika yang melakukan bisnis dengan rezim Saudi, menurut laporan itu, mencatat, “tetapi pekerjaan Edelman untuk rezim tersebut sangat terkenal mengingat reputasi Edelman untuk menghasilkan ‘barometer kepercayaan’, sebuah survei tahunan tentang kepercayaan publik terhadap pemerintah, bisnis, media dan institusi lainnya”.
Selama pertemuan Forum Ekonomi Dunia tahun ini, Edelman menerbitkan “laporan khusus” tentang barometer kepercayaan yang berfokus pada geopolitik. Perusahaan mengatakan bahwa 59% responden survei setuju bahwa “menghukum negara-negara yang melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional” adalah “tanggung jawab bisnis”.
CEO kemudian menekankan bahwa 95% responden mengatakan bisnis harus “keluar” dari negara-negara dengan pemerintahan yang represif. Edelman belum menjawab pertanyaan apakah siap untuk menghentikan kesepakatan menguntungkannya dengan Pemerintah Saudi selama pelanggaran hak asasi manusia masih terjadi.
Kelompok hak asasi telah lama menyuarakan keprihatinan atas situasi suram di Arab Saudi.
Rezim Saudi “benar-benar membatasi hampir semua hak politik dan kebebasan sipil dan terlibat dalam pemenjaraan sewenang-wenang, penyiksaan, [dan] eksekusi tehadap mereka yang dianggap lawan”, kata Michael Abramowitz, Presiden Freedom House, sebuah kelompok penelitian dan advokasi. “Ini gambar yang cukup suram.”
Pelanggaran meningkat sejak Mohammed bin Salman mengambil alih kekuasaan di negara itu. Di bawah Pemerintahan Putra Mahkota, “kekuasaan telah menjadi jauh lebih terkonsentrasi daripada sebelumnya dalam sejarah Arab Saudi”, kata Direktur Eksekutif Democracy for the Arab World Now (DAWN), Sarah Leah Whitson.
“Setiap kritik terhadap Pemerintah, setiap kritik terhadap Mohammed bin Salman, ditanggapi dengan represi yang ekstrem,” tambahnya.
Rezim telah sampai pada tingkat sewenang-wenang menghukum para aktivis hak asasi selama beberapa dekade penjara hanya karena memposting tweet yang mengkritik Pemerintahan mereka.