Suriah Desak Washinton Cabut Sanksi Ekonomi dan Hengkang dari Ladang Minyak dan Gas ‘Segera dan Tanpa Syarat’

Share

POROS PERLAWANAN – Delegasi tetap Suriah untuk PBB, Dr. Bashar Al-Jaafari membenarkan pernyataan Amerika yang dikeluarkan oleh James Jeffrey, seorang diplomat Kemenlu AS tentang Suriah.

Menurutnya, sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat hanya bertujuan menutupi pelanggaran dan kejahatan mereka terhadap kedaulatan, kemerdekaan dan integritas wilayah Suriah, juga keamanan, perdamaian, stabilitas dan kemakmuran rakyat Suriah.

“Suriah menyerukan Pemerintah Amerika Serikat untuk segera dan tanpa syarat mencabut semua kebijakan ekonomi sepihak yang dipaksakan,” tegasnya.

Ia juga menekankan, dalam surat yang dikirim kepada Sekjen PBB dan Presiden Dewan Keamanan PBB, bahwa sikap Suriah, sebagaimana dinyatakan Jeffrey mencerminkan kelanjutan dari kebijakan penolakan dan kegigihan dari Pemerintah Suriah, yang tidak mungkin mengandalkan peran kemanusiaan global untuk menangani penyebaran virus Corona.

“Sejak 1979, AS telah memberlakukan tindakan pemaksaan ekonomi unilateral terhadap Suriah. Ukuran dan dampak dari tindakan ilegal ini dirasakan oleh rakyat Suriah semakin meningkat, utamanya sejak sembilan tahun terakhir.”

“Delapan executive order (perintah eksekutif) yang diterbitkan AS saat ini untuk memperketat blokade ekonomi pada rakyat Suriah, memberlakukan langkah-langkah sanksi baru yang belum pernah terjadi sebelumnya pada sektor perbankan, energi, investasi, impor, ekspor, telekomunikasi, juga transportasi udara, laut dan darat, semuanya bertujuan merampas hak-hak asasi Suriah,” tegas Jaafari.

Jaafari mempresentasikan efek negatif –langsung atau tidak langsung, dari kebijakan-kebijakan AS ini, yaitu penurunan peringkat Suriah dalam Indeks Pembangunan Manusia ke daftar negara-negara berkembang, berdasarkan laporan 2016.

Selain itu, kebijakan ini berdampak negatif sangat serius terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan, merusak kemampuan rakyat Suriah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, juga menghancurkan kemampuan Pemerintah Suriah dalam melayani kebutuhan dasar rakyatnya, khususnya di sektor energi.

Selain mendesak AS untuk mencabut sanksi ekonomi, Suriah juga meminta pasukan Amerika keluar dari negaranya, terutama dari ladang minyak dan gas, sehingga memungkinkan negara memiliki kontrol kembali atas wilayah-wilayah itu. AS juga harus menutup kamp-kamp yang dibangun oleh mereka bersama kelompok separatis, dan memulangkan teroris ISIS ke negeri asalnya.

“Sepenuhnya, Suriah berhak untuk meminta Amerika dan ‘koalisi Internasional’-nya bertanggungjawab secara hukum, moral dan ekonomi atas penghancuran kota-kota, seperti Raqqa, Deir al-Zor, Ain al-Arab, Hajin dan daerah lain di Suriah, juga fasilitas-fasilitas umum yang hancur total, seperti jalan, jembatan, pembangkit tenaga listrik, sumur minyak dan gas, juga rute-rute perekonomian,” pungkas Jaafari.