POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Suriah mengecam resolusi anti-Iran yang baru-baru ini diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UNHRC), mengatakan bahwa resolusi tersebut mewakili upaya negara-negara Barat untuk menyalahgunakan mekanisme internasional demi tujuan politik mereka sendiri.
Menteri Luar Negeri Suriah, Faisal al-Mekdad membuat pernyataan tersebut saat melakukan panggilan telepon dengan timpalannya dari Iran, Hossein Amir-Abdollahian pada Senin.
“Suriah menegaskan bahwa keputusan yang sewenang-wenang dan tidak dapat diterima tersebut mencerminkan metode berkelanjutan yang diambil oleh negara-negara Barat terhadap negara-negara merdeka untuk melaksanakan agenda destruktif mereka di negara-negara berkembang,” lapor Kantor Berita Arab Suriah (SANA), mengutip isi percakapan diplomat Faisal dengan Amir-Abdollahian.
Percakapan tersebut terjadi kurang dari seminggu setelah UNHRC mengadakan pertemuan atas permintaan Jerman dan Islandia di Jenewa untuk membahas dugaan pelanggaran HAM di Iran selama penanganan kerusuhan yang didukung pihak asing baru-baru ini di negara tersebut.
Badan antarpemerintah itu memilih untuk membentuk misi pencarian fakta internasional independen untuk menyelidiki dugaan pelanggaran.
Menteri Luar Negeri Suriah menambahkan bahwa resolusi tersebut disahkan melalui tekanan luar biasa Barat pada beberapa negara anggota Dewan, dan merupakan pelanggaran langsung terhadap kedaulatan negara dan hak mereka untuk mengikuti kebijakan yang sesuai dengan sejarah dan tradisi rakyat mereka.
Sebelumnya pada Senin, Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Jerman untuk Iran, Hans-Udo Muzel, menyampaikan kepadanya protes keras Teheran terhadap “pernyataan campur tangan dan tidak berdasar” otoritas Jerman.
Iran juga mengecam pengesahan resolusi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB sebagai tindakan yang salah berdasarkan pendekatan hak asasi manusia yang sepenuhnya dipolitisasi dan instrumental.
Juga pada Senin, Jubir Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan bahwa Teheran tidak akan bekerja sama dengan apa yang disebut misi pencarian fakta yang dibuat setelah adopsi resolusi UNHRC untuk menyelidiki klaim pelanggaran hak asasi manusia selama kerusuhan baru-baru ini, menekankan bahwa Iran telah membentuk tim pencari fakta nasional untuk menyelidiki kerusuhan.
Nasser Kan’ani membuat pernyataan tersebut dalam konferensi pers di Ibu Kota Iran, Teheran. Dia muncul dengan topeng kimia di konferensi pers, yang menyinggung dukungan Jerman untuk mantan diktator Irak Saddam Hussein selama perang 1980-1988 yang dimulai Irak terhadap Iran dan pasokan perang kimia oleh Berlin ke rezim Ba’ath yang digulingkan itu.
Kan’ani mencatat bahwa Iran, dalam kerangka tanggung jawab nasionalnya, telah membentuk komite nasional yang terdiri dari para ahli, pengacara, perwakilan resmi dan tidak resmi, sedang melakukan tugas nasional dan umumnya, dan sedang melakukan penyelidikan mendalam.
Dia juga mengutuk penggunaan mekanisme hak asasi manusia yang tergesa-gesa dan penggunaan instrumen tersebut terhadap negara merdeka, menekankan bahwa pendekatan semacam itu tidak akan memberikan bantuan apa pun untuk kemajuan hak asasi manusia.