POROS PERLAWANAN – Dilansir Fars, Jubir Kemenlu Iran, Abbas Mousavi, menanggapi resolusi usulan Jerman, Inggris, dan Prancis yang telah disahkan Dewan Gubernur IAEA.
“Republik Islam Iran telah melakukan kerja sama dalam level tertinggi dengan IAEA. Sebab itu, pengesahan resolusi ini sangat tidak konstruktif dan memprihatinkan,” kata Mousavi.
“Sejumlah negara, yang dipimpin AS, membesar-besarkan permintaan IAEA, padahal asas permintaan ini sendiri patut dipertanyakan. Ini merupakan upaya nyata untuk menciptakan krisis baru dalam hubungan kerjasama Iran-IAEA,” lanjutnya.
Mousavi memperingatkan anggota Dewan Gubernur IAEA agar mewaspadai upaya AS-Israel untuk membuka kembali berkas-berkas buatan lama, yang sebelum ini sudah terbukti keliru dan telah ditutup oleh Dewan.
Jubir Kemenlu Iran juga mengapresiasi negara-negara yang menolak resolusi tersebut, karena mengetahui tujuan-tujuan politis di baliknya.
“Negara-negara yang menyetujui resolusi ini diharapkan untuk memahami tujuan laten Rezim Zionis dan AS, serta tidak menyertai upaya mereka untuk sebuah ketegangan yang tidak perlu di kancah internasional,” tegas Mousavi.
Dia mengecam keras Jerman, Inggris, dan Prancis yang mengajukan resolusi anti-Iran tersebut. Mousavi menyatakan, tiga negara ini gagal melaksanakan komitmen mereka terkait JCPOA dan mengajukan resolusi ini demi berkelit dari tanggung jawab mereka di hadapan Iran.
“Resolusi ini adalah sebuah pemerasan nyata dan politis oleh AS dan tiga negara Eropa. Iran menolak untuk diperas negara atau organisasi mana pun,” tandasnya.
“Para perancang resolusi ini harus bertanggung jawab atas ketegangan dalam hubungan Iran dengan IAEA. Negara-negara ini mesti menerima segala konsekuensi atas tindakan mereka,” kata Mousavi.
Resolusi ini memaksa Iran untuk memenuhi komitmennya terkait NPT (Perjanjian Nonproliferasi Nuklir) dan Protokol Susulan. Sekjen IAEA juga menyatakan akan menekan Iran agar mengizinkan organisasi ini menginspeksi sejumlah situs nuklir.
Dewan Gubernur IAEA pada hari Jumat 19 Juni mengesahkan resolusi yang diusulkan Jerman, Inggris, dan Prancis. Sebanyak 25 negara anggota menyetujui, tujuh menyatakan abstain, dan Paraguay absen. Sementara yang menolak adalah Rusia dan China.