Tolak Berjabat Tangan dengan Dubes Israel, Pejabat Bahrain Dipecat

Share

POROS PERLAWANAN – Diberitakan Fars, sumber-sumber Arab mengabarkan langkah baru Raja Bahrain demi mendukung normalisasi hubungan dengan Rezim Zionis.

Rai al-Youm menulis bahwa Raja Bahrain pada 21 Juli lalu memecat Kepala Kantor Budaya dan Peninggalan Kuno, May binti Muhammad Al Khalifa dan menggantikannya dengan Khalifa bin Ahmad bin Abdulllah Al Khalifa.

Menurut laporan Rai al-Youm, May binti Muhammad sudah beraktivitas selama 20 tahun di bidang budaya dan dikenal sebagai figur kontroversial. Konon dia dipecat, meski dia termasuk anggota Dinasti Al Khalifa, karena ia menolak berjabat tangan dengan Dubes Israel dalam sebuah acara yang diadakan Dubes AS di Manama.

Dubes AS, Steven Bondy pada 16 Juli lalu mengadakan acara peringatan meninggalnya ayahnya. Dia mengundang sejumlah Dubes dan pejabat untuk hadir dalam acara, termasuk May dan Dubes Israel untuk Bahrain, Eitan Na’eh.

Saat pengambilan film, seseorang bertugas memperkenalkan para tamu kepada May. Dia pun berjabat tangan dengan para tamu yang sudah diperkenalkan. Ketika tiba giliran Na’eh, May diberi tahu bahwa dia adalah Dubes Israel. May pun menolak berjabat tangan dengannya dan keluar dari tempat acara. Dubes AS pun meminta Kedubesnya agar tidak memublikasikan foto-foto May dalam acara tersebut.

Sebelum ini, May menolak yahudisasi kampung-kampung lama di Manama, termasuk Bab al-Bahrain, dan jalan al-Mutanabbi hingga sinagog Yahudi di jalan Shaaah bin Shauhan di sektor lama Manama.

Kantor May juga tidak memberikan izin kepada para investor Yahudi-AS untuk membangun sebuah perkampungan Yahudi dengan lambang bintang David dan lambang-lambang khas Yahudi lainnya.

Baru-baru ini, Institut Washington memublikasikan hasil sebuah jajak pendapat, yang menunjukkan merosotnya jumlah pendukung normalisasi hubungan dengan Israel di negara-negara Saudi, Bahrain, dan UEA.

Berdasarkan jajak pendapat tersebut, setelah 2,5 tahun diresmikannya normalisasi dengan Israel, lebih dari dua pertiga penduduk negara-negara di atas menentang kesepakatan ini.