Wasekjen Hizbullah Ungkap Alasan AS Tekan Israel di Perundingan Batas Bahari

Share

POROS PERLAWANAN – Wasekjen Hizbullah, Syekh Naim Qasim menyinggung capaian besar Beirut dalam kesepakatan penentuan batas bahari, sekaligus kembali mengkritik intervensi AS-Saudi dalam urusan Lebanon.

Dalam wawancara eksklusif dengan Fars, Syekh Qasim menjelaskan bahwa kesepakatan ini membuat Lebanon bisa mengambil haknya untuk menentukan batas dan memulai eksplorasi gas serta minyak.

Menurutnya, AS sebagai mediator telah menekan Israel selama berlangsungnya perundingan, sebab Washington menyadari kesungguhan Hizbullah dan tahu bahwa Tel Aviv dalam tahap ini tidak bisa meraih tujuannya jika perang meletus.

Syekh Qasim menyatakan bahwa AS berusaha memaksakan syarat-syaratnya atas Lebanon demi kenyamanan Israel. Sikap Hizbullah dalam kesepakatan terbaru soal penentuan batas bahari tidak disukai AS, Saudi, atau pihak-pihak lain.

“Perlawanan adalah perisai sejati bagi kekuatan Lebanon. Capaian-capaian besar Perlawanan tidak selaras dengan pandangan-pandangan AS-Saudi. Sebab itu, mereka berusaha mengakhiri peran Perlawanan. Namun hal itu sudah berlalu, sebab capaian-capaian Perlawanan telah menjadikannya sebagai kebutuhan mendesak untuk Lebanon,” kata Syekh Qasim.

Sekaitan dengan krisis politik Lebanon saat ini, Wasekjen Hizbullah berkata bahwa krisis ini disebabkan banyak faktor. Di antaranya adalah esensi sistem politik kesukuan serta kebijakan ekonomi-pembangunan selama 3 dekade terakhir, banyaknya korupsi, dan campur tangan terus-menerus AS.

Syekh Qasim lalu mengkritik intervensi Dubes Saudi dalam urusan besar dan kecil Lebanon dengan mengatakan, ”Dia (Dubes Saudi) ingin mengisi kekosongan politik setelah berhentinya masa jabatan PM al-Hariri. Dubes Saudi berusaha campur tangan dalam semua urusan. Hal ini berlawanan dengan kepentingan Lebanon dan rakyatnya.”

Syekh Qasim menambahkan bahwa langkah pertama reformasi Lebanon adalah memilih Presiden. Langkah kedua adalah membentuk Pemerintahan, dan langkah ketiga adalah mengesahkan proyek penyelamatan negara, termasuk pembenahan sistem ekonomi dan pasokan energi.