Demi Rekaman CCTV, Pasukan Israel Serbu Sekolah Dasar di Tepi Barat
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, pasukan Israel membobol sebuah sekolah dasar di bagian Tepi Barat yang diduduki untuk mencari rekaman video yang direkam oleh kamera pengintai yang dipasang di fasilitas pendidikan tersebut.
Sumber-sumber lokal mengatakan kepada kantor berita resmi Palestina, Wafa pada Senin bahwa pasukan Israel menerobos masuk ke sekolah di desa Yabrud, yang terletak sekitar 13 kilometer (8 mil) timur laut Ramallah, meminta para pejabat sekolah untuk memberi mereka rekaman video.
Namun, pejabat sekolah menolak untuk membiarkan pasukan Israel melihat rekaman itu.
Kembali pada 23 November, pasukan militer Israel menyerbu wilayah Masafer Yatta di Tepi Barat yang diduduki, dan menghancurkan sekolah dasar Asafat yang baru dibangun di desa Asafat al-Fawqa.
Rekaman yang diambil oleh aktivis Israel Itai Feitelson sebelum pembongkaran menunjukkan para guru membantu siswa muda Palestina keluar dari jendela kelas, sementara pasukan Israel berdiri di luar.
Lusinan tentara Israel kemudian menutup area di sekitar sekolah, dan sebuah buldoser meratakannya tak lama kemudian.
Wafa melaporkan bahwa pasukan Israel menyita alat tulis sekolah, meja dan kursi sebelum meratakan bangunan.
Kementerian Pendidikan Palestina mengecam pembongkaran itu sebagai “kejahatan keji”, menambahkan, “Praktik-praktik ini telah menjadi pelanggaran mencolok terhadap hak siswa atas pendidikan yang aman dan bebas.”
Kementerian mengatakan bahwa puluhan siswa Palestina di Masafer Yatta sekarang tidak bersekolah.
Uni Eropa juga mengutuk keras penghancuran oleh Israel tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan itu melanggar hak anak atas pendidikan.
“Uni Eropa mengingatkan bahwa pembongkaran adalah ilegal menurut hukum internasional, dan hak anak untuk mendapatkan pendidikan harus dihormati,” kata Jubir blok tersebut, Peter Stano, dalam sebuah pernyataan.
Dia menambahkan bahwa “perkembangan yang tidak dapat diterima terjadi ketika 1.200 warga Palestina di Masafer Yatta tetap berisiko dipindahkan secara paksa setelah keputusan Mahkamah Agung Israel pada bulan Mei dan dengan latar belakang lingkungan yang semakin memaksa dan mengintimidasi penduduk lokal Palestina, termasuk pembatasan pergerakan yang diberlakukan pada mereka, para guru, dan responden kemanusiaan”.
