Di Balik Layar ‘Departemen Perang’ Trump: Antara Pencitraan dan Kebijakan Luar Negeri yang Berisiko Menyulut Ketegangan Global

POROS PERLAWANAN – Keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk menghidupkan kembali istilah Departemen Perang menimbulkan perdebatan serius tentang arah kebijakan luar negeri AS. Langkah ini dianggap kontradiktif dengan citra yang coba ia bangun sebagai “Presiden Perdamaian”, sekaligus menjadi sinyal simbolis mengenai orientasi baru Washington yang lebih agresif.

Dari “Pertahanan” ke “Perang”

Pada Jumat 5 September, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memperkenalkan kembali istilah “War Department” dalam dokumen dan simbol resmi Pemerintah. Meski secara hukum nama lembaga ini tetap “Department of Defense” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keamanan Nasional 1947 dan amandemennya pada 1949, Pemerintahan Trump bergerak cepat memperkenalkan simbol baru: alamat situs war.gov, penyebutan Pete Hegseth sebagai “Menteri Perang”, serta penggunaan istilah tersebut dalam komunikasi publik.

Tindakan ini bukan semata permainan retorika. Pemilihan istilah “perang” menandakan pergeseran penekanan: dari pertahanan yang bersifat defensif menuju orientasi militer yang ofensif.

Kembalinya istilah “Departemen Perang” memunculkan sejumlah pertanyaan penting: mengapa presiden yang menggambarkan dirinya sebagai pembawa perdamaian memilih simbol yang identik dengan konflik? Pesan apa yang ingin dikirimkan Washington kepada sekutu dan rival di tengah kondisi global yang tegang?

Bagi para pengamat, langkah ini hanya menegaskan hasrat militeristik Amerika. Mereka berpendapat bahwa Trump secara sadar membangun citra agresif di panggung internasional, dan dengan demikian meruntuhkan kredibilitas klaimnya sebagai pengakhir perang. Normalisasi bahasa “perang” dalam kebijakan luar negeri diyakini akan memperbesar peluang eskalasi di kawasan-kawasan krisis, terutama Asia Barat.

Secara hukum, Trump tidak memiliki kewenangan mengubah nama resmi lembaga tersebut tanpa persetujuan Kongres. Bahkan dalam perintah eksekutifnya, rujukan formal tetap menggunakan istilah “Department of Defense”. Dengan demikian, perubahan ini sebatas langkah pencitraan politik, bukan perubahan struktural.

Namun, signifikansi terletak pada simbolisasi itu sendiri. Nama bukanlah semata-mata label administratif; ini mengandung pesan yang ditujukan kepada militer, publik domestik, dan komunitas internasional. Pemilihan istilah “Departemen Perang” mengirimkan sinyal bahwa Washington kini memosisikan konflik dan serangan sebagai inti kebijakan, bukan pertahanan dan pencegahan.

Dampak terhadap Sekutu dan Musuh

Bagi sekutu tradisional seperti NATO di Eropa maupun negara-negara Teluk, simbol ini mempertegas kesan bahwa Washington semakin agresif dan sulit diprediksi. Ketidakpastian tersebut berpotensi memperlemah kepercayaan yang sudah goyah, serta menambah biaya diplomasi bagi Amerika Serikat.

Sementara itu, bagi rival seperti Iran, Rusia, atau Tiongkok, perubahan simbolik ini dibaca sebagai legitimasi politik atas penggunaan kekuatan militer. Dalam situasi di mana gesekan kecil saja dapat memicu krisis, pesan ini dianggap provokatif sekaligus berbahaya.

Sementara dimensi domestik juga tak kalah penting. Bagi sebagian masyarakat Amerika, penggunaan istilah “war” dilihat sebagai normalisasi kekerasan dalam budaya politik. Kritikus khawatir hal ini mendorong sikap lebih agresif di tubuh Militer, meningkatkan risiko keputusan yang tergesa-gesa, serta memperbesar kemungkinan intervensi luar negeri. Dengan kata lain, meskipun perubahan nama ini tidak mengikat secara hukum, dampak psikologis dan politiknya nyata.

Kontradiksi Trump

Trump berulang kali menyebut dirinya sebagai “Presiden Perdamaian”. Ia bahkan mengeklaim telah “mengakhiri enam perang dalam enam bulan” dan menilai dirinya layak menerima Hadiah Nobel Perdamaian. Narasi ini menjadi salah satu fondasi utama kampanyenya.

Namun, langkah menghidupkan kembali istilah “Departemen Perang” justru memperlihatkan jurang antara retorika dan tindakan. Di satu sisi Trump menolak perang yang tak berkesudahan, di sisi lain ia meningkatkan anggaran Militer, memperluas operasi di Timur Tengah, dan mengadopsi doktrin “daya mematikan maksimum”.

Kontradiksi serupa terlihat dalam kebijakan luar negerinya: Trump menolak intervensi tanpa akhir, tetapi tetap mengancam Venezuela; ia bicara soal menarik pasukan, namun sekaligus memerintahkan operasi baru. Kritik domestik menilai bahwa Trump menjual narasi damai untuk kepentingan politik, sembari mengambil keputusan yang justru memperbesar risiko konflik.

Dengan tiga tahun masa jabatan tersisa, arah kebijakan luar negeri AS di bawah Trump diperkirakan semakin berorientasi pada kekuatan militer. Hal ini bisa memperburuk hubungan dengan sekutu, meningkatkan tensi dengan rival, serta membuka front konflik baru.

Jika pola ini berlanjut, Amerika Serikat berisiko kehilangan citra sebagai negara yang menjunjung diplomasi. Sebaliknya, Amerika akan dikenal sebagai kekuatan global yang mengutamakan pendekatan keras, dengan warisan kebijakan luar negeri penuh kontradiksi dan potensi konflik berkepanjangan.