Faksi Perlawanan Irak: Hasil Pemilu telah Dimanipulasi
POROS PERLAWANAN – Tim Koordinator Faksi-faksi Perlawanan Irak menanggapi hasil sementara Pemilu legislatif dengan mengungkap “adanya manipulasi dalam hasil Pemilu”.
Dilansir Fars, Komisi Pemilu saat ini dianggap gagal dan tidak efektif, dengan adanya sejumlah insiden berbahaya seperti manipulasi hasil Pemilu dan munculnya bukti-bukti kuat kepalsuan hasil Pemilu.
Stasiun televisi al-Ahd melaporkan, dengan adanya masalah ini, maka hasil yang diumumkan Komisi Pemilu tidak sah.
Poros Perlawanan Irak menegaskan, pihaknya mendapatkan legitimasi dari fatwa fukaha dan tekad bangsa Irak. Sebab itu, Poros Perlawanan Irak siap sepenuhnya untuk membela pemerintahan dan proses politik demi menjaga martabat dan kedaulatan bangsa.
Tim Koordinator menyatakan bahwa Poros Perlawanan telah menyerahkan segalanya demi Irak dan kedaulatannya.
Poros Perlawanan juga tidak akan mundur menghadapi proyek-proyek kotor untuk meleburkan atau membubarkan al-Hashd al-Shaabi.
Ketua Aliansi al-Fath, Hadi al-Amiri dalam statemennya menegaskan, ”Kami tidak menerima hasil palsu ini. Kami akan melindungi suara para kandidat dan rakyat yang memberikan suara untuk kami.”
Sebelumnya, Tim Koordinator telah menyuarakan protes kepada Komisi Pemilu melalui statemennya.
“Komisi telah berjanji untuk mengatasi semua problem dengan tindakan-tindakan praktis. Namun instansi ini tidak berkomitmen dengan semua tindakan konstitusional yang dijanjikannya. Oleh karena itu, kami memprotes dan menolak hasil sementara Pemilu. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah manipulasi suara.”
Tim Koordinator partai-partai Syiah meliputi Aliansi al-Fath, Daulah al-Qanun, Ashaib Ahl al-Haq, Kataib Hizbullah, dan sejumlah kelompok Syiah lainnya.
Media-media Irak kemarin memberitakan, partai-partai Islam mengungguli partai-partai pro-Barat dalam Pemilu dini di Negeri Seribu Satu Malam.
Para pengamat berpendapat, tak satu pun fraksi yang memperoleh suara yang mencukupi untuk membentuk fraksi yang lebih besar. Sebab itu, dibutuhkan aliansi antarfraksi untuk membentuk Kabinet.
