Foreign Policy: Kesepakatan Iran-AS Bisa Jadi Bumerang Politik bagi Netanyahu
POROS PERLAWANAN — Majalah politik luar negeri Amerika Serikat, Foreign Policy, menilai peluang tercapainya kesepakatan antara Iran dan Amerika Serikat untuk mengakhiri perang justru dapat berubah menjadi ancaman politik serius bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dalam analisis yang dikutip Mehr News Agency pada Kamis, 3 Juni 2026, media tersebut menyebut Netanyahu kini semakin bergantung pada dukungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di tengah tekanan politik domestik menjelang pemilu.
Menurut Foreign Policy, hasil potensial dari negosiasi Washington dan Teheran tidak akan memenuhi sebagian besar tujuan perang yang selama ini diklaim Israel. Sebaliknya, kesepakatan itu berpotensi memperlemah posisi politik Netanyahu di dalam negeri.
“Jika Washington dan Teheran mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, Netanyahu akan lebih bergantung daripada sebelumnya pada dukungan Donald Trump,” tulis media tersebut.
Majalah itu juga menyoroti pernyataan Trump terkait Iran yang menyebut Netanyahu akan melakukan apa pun yang diinginkannya. Namun, menurut laporan tersebut, pengaruh nyata Trump baru akan benar-benar diuji ketika negosiasi memasuki tahap akhir penyusunan kesepakatan.
Dalam analisis itu, skenario tercapainya perjanjian damai disebut sebagai situasi “kalah-kalah” bagi Netanyahu, bahkan dari sudut pandang lawan politik domestiknya. Sebab, struktur pemerintahan Iran diperkirakan tetap bertahan dan tidak akan terjadi perubahan rezim seperti yang diharapkan sebagian kalangan di Tel Aviv.
Laporan itu juga mencatat Iran pascaperang tidak menunjukkan tanda-tanda keruntuhan internal. Sebaliknya, Teheran dinilai semakin solid dan tetap mempertahankan pengaruh strategisnya, termasuk kendali atas Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan geopolitik.
Selain itu, belum terlihat adanya pembatasan signifikan terhadap infrastruktur nuklir Iran dalam skenario kesepakatan yang sedang dibahas Washington dan Teheran.
Menurut laporan tersebut, apabila kesepakatan benar-benar tercapai, penghentian konflik akan membuka jalan bagi negosiasi lanjutan terkait isu-isu lain di kawasan. Situasi itu juga diperkirakan mengurangi kemungkinan serangan bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Foreign Policy menyebut setelah Selat Hormuz kembali dibuka dan blokade laut Amerika Serikat berakhir, persaingan narasi untuk saling menyalahkan akan mulai mengemuka.
Media tersebut juga menilai Trump kemungkinan tidak akan membiarkan Netanyahu menggagalkan kesepakatan damai. Bahkan, demi meredam tekanan politik di dalam negeri Amerika Serikat, Trump disebut berpotensi membebankan sebagian tanggung jawab atas eskalasi konflik kepada Israel.
Analisis itu turut menyoroti perkembangan di Lebanon. Hizbullah disebut tidak mengalami pelucutan senjata dan justru dinilai lebih cepat memulihkan kapasitas militernya dibanding perkiraan awal.
Di saat yang sama, kelompok-kelompok penentang Hizbullah di Lebanon disebut tidak memiliki keinginan kuat untuk terlibat konfrontasi langsung.
Majalah tersebut juga mencatat pemerintahan Trump sebelumnya memberi ruang lebih besar bagi Israel untuk melanjutkan operasi militer di Lebanon. Namun situasi kini dinilai mulai berubah.
Menurut sejumlah analis, Trump sempat menghubungi Netanyahu setelah Iran menangguhkan negosiasi hingga Israel menerima gencatan senjata. Dalam komunikasi itu, Trump disebut meminta agar serangan di kawasan Beirut dihentikan.
Laporan tersebut juga menilai upaya Trump mengaitkan kesepakatan Iran dengan perluasan Abraham Accords ke negara-negara Teluk tidak memiliki fondasi kuat di kawasan.
Selain Uni Emirat Arab, sebagian besar negara Arab, terutama Arab Saudi, dinilai masih enggan memperluas hubungan terbuka dengan Israel.
Pada bagian akhir, analisis itu menyimpulkan Trump hingga kini belum mampu mencapai kesepakatan final dengan Iran, termasuk menyelesaikan persoalan cadangan uranium yang telah diperkaya Teheran.
Di sisi lain, Iran tetap mempertahankan pengaruh strategisnya melalui kendali atas Selat Hormuz. Foreign Policy menilai jika kesepakatan akhirnya tercapai dan kritik terhadap hasil perang meningkat, Trump berpotensi mengalihkan sebagian tanggung jawab politik kepada Netanyahu, situasi yang dapat semakin melemahkan posisi perdana menteri Israel tersebut.