Israel Bujuk AS Dukung Relokasi Massal Warga Gaza ke Negara Ketiga, Termasuk Indonesia
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Tel Aviv dilaporkan tengah melakukan upaya diplomatik serius untuk mendorong realisasi rencana kontroversialnya, yaitu memindahkan ratusan ribu warga Gaza ke luar wilayah Palestina. Berdasarkan laporan dari media AS Axios pada Jumat 18 Juli, Kepala Badan Intelijen Israel Mossad, David Barnea melakukan kunjungan rahasia ke Washington pekan ini untuk membahas rencana tersebut dengan pejabat tinggi Amerika.
Menurut dua sumber yang dikutip Axios, Barnea bertemu dengan Utusan regional Pemerintah AS, Steve Witkoff, dan menyampaikan permintaan agar Washington membantu membujuk sejumlah negara agar bersedia menerima warga Gaza. Negara-negara yang disebut dalam pembicaraan tersebut meliputi Ethiopia, Indonesia, dan Libya, yang menunjukkan bahwa Tel Aviv menargetkan negara-negara berkembang sebagai tujuan “relokasi” penduduk Palestina.
Proposal ini menimbulkan kekhawatiran global, mengingat agresi militer Israel di Jalur Gaza sejak Oktober 2023 telah menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran luas. Meskipun Israel menarik diri secara fisik dari Gaza pada 2005, wilayah ini tetap berada dalam blokade ketat selama hampir dua dekade, disertai serangkaian serangan militer yang mematikan dan mengarah pada praktik genosida.
Dalam pernyataan publik dan kebijakan militer terbaru, Israel secara terbuka menyampaikan rencana relokasi sebagai “solusi permanen” terhadap konflik. Namun, rencana ini dikritik keras oleh berbagai organisasi HAM dan tokoh dunia sebagai upaya pembersihan etnis terselubung.
Sementara itu, Hamas, yang memerintah Gaza sejak kemenangan dalam Pemilu 2006, masih melakukan perlawanan intensif. Meski Israel berusaha menghilangkan kelompok ini, banyak analis meragukan efektivitas pendekatan militer, mengingat kuatnya dukungan akar rumput Hamas di Gaza yang berpenduduk lebih dari dua juta jiwa.
Menambah kontroversi, Presiden AS Donald Trump sempat menyatakan pada Februari bahwa AS “ingin memiliki Gaza”, memperkuat persepsi bahwa relokasi dan pengambilalihan wilayah ini bukan hanya agenda Israel, melainkan juga melibatkan kepentingan geopolitik AS.
Rencana relokasi ini dinilai sebagai babak baru dalam krisis Palestina yang berpotensi menambah penderitaan rakyat Gaza serta memperburuk ketegangan regional dan internasional.