Kongres Tekan Pentagon: Rilis Rekaman Serangan Kapal atau Dana Operasional Menteri Pertahanan Dibekukan

POROS PERLAWANAN — Dilansir Al Mayadeen, ketegangan baru kembali muncul di jantung kekuasaan Amerika Serikat, ketika Kongres AS secara terbuka menantang otoritas Pentagon dalam isu yang kian memicu kecaman internasional. Serangan kapal di Amerika Latin yang diklaim sebagai operasi kontra-narkotika, namun oleh banyak pihak dipandang sebagai langkah agresi AS terhadap Venezuela dan kawasan sekitarnya.

Dalam draf akhir RUU NDAA (National Defense Authorization Act), para legislator memasukkan ketentuan yang tidak biasa: seperempat anggaran perjalanan Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth akan dibekukan sampai Pentagon menyerahkan rekaman video serangan kapal yang belum diedit kepada Komite Angkatan Bersenjata DPR dan Senat.

Langkah ini mencerminkan ketidakpercayaan yang makin dalam antara lembaga legislatif dan Militer AS. Para anggota Parlemen menilai bahwa Pentagon telah menutup diri di balik klaim keamanan operasional untuk menghindari transparansi atas tindakan yang diduga melanggar hukum perang.

Mengapa Rekaman Itu Sangat Krusial?

Pentagon hingga kini belum menyerahkan video lengkap operasi kontroversial yang terjadi pada 2 September; sebuah serangan susulan (double tap strike) yang menewaskan dua orang penyintas dari serangan pertama. Banyak pakar hukum internasional menilai metode seperti itu dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang, terutama jika target tidak lagi menimbulkan ancaman.

Serangan tersebut merupakan bagian dari operasi yang dilakukan di wilayah tanggung jawab United States Southern Command, wilayah yang selama bertahun-tahun menjadi pusat aktivitas agresif Washington terhadap negara-negara Amerika Latin, dengan dalih perang melawan narkotika dan terorisme.

Pentagon menyebut target sebagai “organisasi teroris narkotika”. Namun para kritikus menilai label itu merupakan pembenaran politis yang tidak memiliki landasan hukum kuat, terutama ketika operasi dilakukan di luar wilayah yurisdiksi AS.

Trump Mendorong Keterbukaan, Menteri Pertahanan Justru Menghindar

Menariknya, Presiden Donald Trump justru memberikan sinyal bahwa ia tidak keberatan jika video itu dirilis. Dalam wawancaranya bersama Politico, ia bahkan menyatakan bahwa Hegseth boleh bersaksi di hadapan Kongres “jika ia mau”.

Meski demikian, Menteri Pertahanan Pete Hegseth tetap berkukuh menolak merilis rekaman tersebut dengan dalih menjaga keamanan pasukan. Ia menyebut keputusan serangan berasal dari Kepala Komando Operasi Khusus AS, Laksamana Frank Bradley.

Trump sendiri mengaku telah melihat rekaman itu dan memberikan komentar ambigu mengenai justifikasi serangan kedua, sambil menyatakan bahwa ia tak ikut campur dalam keputusan operasional.

Retakan Tajam di Kongres

Persoalan ini memicu perpecahan antara anggota DPR dan Senat. Sejumlah legislator Partai Republik menyatakan bahwa pemaparan tertutup yang dipimpin Bradley dan Ketua Kepala Staf Gabungan, Dan Caine telah meyakinkan mereka bahwa serangan itu “dapat dibenarkan”.

Namun kubu Demokrat menyebut narasi Pentagon tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Perwakilan senior Demokrat, Adam Smith, menyatakan bahwa jika rekaman itu dirilis, “semua klaim Partai Republik akan terbukti salah”.

Smith menuntut penyelidikan penuh, termasuk sidang terbuka dan pemanggilan Hegseth ke Kongres. Ia menegaskan bahwa publik berhak mengetahui rantai komando, dokumen operasional, dan seluruh detail yang melandasi serangan yang kini memicu sorotan internasional tersebut.

Operasi yang Disebut Kontra-Narkotika, Tapi Menelan Nyawa Puluhan Orang

Sejak September, operasi militer AS yang mengatasnamakan pemberantasan penyelundupan narkoba itu telah menewaskan setidaknya 87 orang, menurut data yang beredar di Washington. Angka ini memunculkan tanda tanya besar tentang proporsionalitas dan legalitas misi yang dijalankan.

Pentagon berkukuh bahwa tindakan itu menyelamatkan ribuan nyawa warga AS. Trump bahkan menyebut setiap serangan kapal “menyelamatkan 25.000 nyawa”—klaim yang ditentang keras oleh para pakar kesehatan masyarakat karena tidak memiliki dasar ilmiah.

Tidak berhenti di situ, Trump juga mengisyaratkan bahwa serangan darat di kawasan Amerika Latin mungkin akan dilakukan dalam waktu dekat. Pernyataan ini menambah kekhawatiran bahwa Washington tengah menyiapkan eskalasi militer lebih luas terhadap negara-negara Amerika Latin, khususnya Venezuela.

RUU Pertahanan Menjadi Alat Tekanan Politik

RUU NDAA kini menjadi alat bagi Kongres untuk memaksa ketundukan Pentagon. Selain menahan dana perjalanan Menteri Pertahanan, rancangan itu juga memerintahkan penyampaian seluruh laporan yang tertunda, termasuk analisis pelajaran dari perang di Ukraina.

Dengan kata lain, RUU ini bukan hanya tentang anggaran, melainkan tentang menegakkan akuntabilitas terhadap institusi militer paling kuat di dunia.

Arah Krisis: Transparansi atau Eskalasi?

Pertarungan politik ini memperlihatkan dinamika baru di Washington: ketika lembaga legislatif mulai mempertanyakan agresi Militer AS yang dibungkus dengan narasi perang melawan narkoba, Pentagon justru memilih sikap defensif dan menutup akses terhadap bukti-bukti penting.

Apakah video itu akan membuka tabir penyalahgunaan kekuatan Militer? Ataukah justru mengungkap operasi yang lebih luas daripada yang diketahui publik?

Satu hal pasti: tekanan Kongres semakin keras, dan Pentagon tidak lagi dapat mengabaikan tuntutan transparansi tanpa konsekuensi politik atau bahkan hukum di masa mendatang.