Labelisasi ‘Milisi’: Cara Barat Mendelegimitasi al-Hashd al-Shaabi

POROS PERLAWANAN – Perjuangan di Irak tidak hanya bersifat militer atau politik, tetapi juga bersifat diskursif. Bahasa, sebagai alat perang, membentuk persepsi, membangun realitas, dan berfungsi sebagai alat kekuasaan. Selama puluhan tahun, media Barat mencap kelompok bersenjata Irak sebagai “milisi”, seringkali dipadukan dengan deskripsi seperti “didukung Iran”. Framing ini membentuk persepsi tentang legitimasi, otoritas, dan kedaulatan, menggambarkan Irak sebagai negara yang tidak stabil dan membutuhkan intervensi asing.

Dengan menyederhanakan kelompok-kelompok bersenjata menjadi satu label dengan tujuan mendelegitimasi mereka, media Barat secara sengaja menghapus sejarah pengorbanan yang dilakukan oleh anggotanya, serta menyederhanakan realitas sosial, politik, dan sejarah Irak menjadi narasi yang disederhanakan dan tidak akurat.

Dalam bahasa Inggris, istilah “militia” memiliki konotasi ilegalitas, kekacauan, dan ketidakstabilan. Oleh karena itu, media Barat sangat selektif dalam menggunakan istilah tersebut. Kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan AS, seperti pasukan Kurdi, digambarkan sebagai ‘pasukan’ atau “pasukan keamanan.” Di lain pihak, legitimasi kelompok yang menentang pengaruh Barat dicabut melalui istilah “milisi”.

Pertimbangkan kasus perusahaan militer swasta AS dan Inggris, seperti Blackwater, yang bertanggung jawab atas kejahatan perang, termasuk pembantaian di Nisour Square pada tahun 2007 yang menewaskan 17 warga sipil. Dalam liputan media Barat, kejahatan semacam itu sering kali digambarkan sebagai kelalaian atau kesalahan individu tertentu, bukan sebagai kritik terhadap kehadiran perusahaan tersebut di Irak atau negara-negara yang mengizinkannya. Wajah sebenarnya dari ketidakabsahan tersebut tidak pernah diarahkan pada institusi terkenal itu sendiri atau Pemerintah di baliknya.

Sebaliknya, al-Hashd al-Shaabi, yang mempertahankan keamanan Irak dari ISIS, disederhanakan menjadi “aktor non-negara” dan “tidak sah” dengan mengabaikan sepenuhnya integrasi kelompok-kelompok tersebut ke dalam aparatur keamanan formal negara.

Al-Hashd al-Shaabi muncul pada tahun 2014 setelah fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas agama tertinggi Irak, Sayyid Ali al-Sistani. Beliau menyeru warga Irak untuk mempertahankan negara dari serangan teroris ISIS setelah penaklukan Mosul. Kelompok ini segera menjadi kekuatan yang menentukan, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Institusi Irak yang runtuh setelah invasi yang dipimpin AS pada tahun 2003. Pada tahun 2016, al-Hashd al-Shaabi secara resmi diintegrasikan ke dalam aparatur keamanan negara.

Sebagai alat untuk mendelegitimasi kelompok tersebut, media Barat menggambarkan al-Hashd al-Shaabi sebagai “milisi yang didukung Iran” atau “militan Syiah.” Media Barat sepenuhnya menghilangkan status hukum dan legitimasi akar rumput kelompok tersebut. Perlu dicatat di sini bahwa al-Hashd al-Shaabi mencakup faksi Sunni, Syiah, dan Kristen, Namun liputan media Barat menyederhanakan mereka menjadi “proksi sektarian”, menyiratkan kendali asing daripada mengakui peran mereka dalam melindungi keamanan negara mereka sendiri.

Misalnya, pada tahun 2016, selama Pertempuran Mosul, media Barat sepenuhnya mengabaikan upaya dan prestasi al-Hashd al-Shaabi dalam mencegah kelompok teroris tersebut untuk memperluas wilayahnya ke wilayah Irak lainnya.

BBC pada tahun 2017 melaporkan: “Ribuan tentara Irak, pejuang Kurdi, suku Arab Sunni, dan milisi Syiah, dibantu oleh pesawat tempur dan penasihat militer koalisi yang dipimpin AS, ikut serta dalam serangan tersebut.” Tidak ada mention tentang al-Hashd al-Shaabi, hanya merujuk pada mereka sebagai “milisi Syiah”.

Pada tahun 2017, saat meliput pertempuran di Mosul, majalah Time melaporkan: “Di Fallujah dan pertempuran lainnya, Pemerintah mengandalkan milisi mayoritas Syiah yang disebut ‘al-hashd al-shabi,’ atau pasukan mobilisasi rakyat.”

Dengan menggambarkan perjuangan sebagai “pertempuran milisi”, media Barat menyembunyikan kenyataan: Al-Hashd al-Shaabi bukanlah sekadar kelompok bersenjata yang bersaing dalam konflik sektarian, melainkan komponen kunci dari struktur pertahanan nasional Irak.

Media Barat secara konsisten meremehkan prestasi al-Hashd al-Shaabi, dan menggambarkannya melalui sudut pandang pengaruh eksternal dan kontroversi.

Penghapusan fakta menjadi jelas saat menganalisis cara kemenangan operasional. Judul berita jarang menyebutkan jumlah wilayah yang dibebaskan, teroris ISIS yang dibasmi, atau warga sipil yang dilindungi oleh al-Hashd al-Shaabi. Sebaliknya, liputan sering berfokus pada implikasi politik, mempertanyakan loyalitas dan legalitas al-Hashd al-Shaabi daripada mengakui kenyataan di lapangan, sehingga merusak citra perjuangan Irak melawan terorisme.

Salah satu studi kasus adalah pembebasan Tikrit pada tahun 2015. Kekalahan ISIS, yang dicapai melalui operasi yang dipimpin oleh al-Hashd al-Shaabi, dilaporkan secara tidak proporsional oleh media Barat. Media Barat justru memberikan kredit kepada serangan udara koalisi yang dipimpin AS dan mengabaikan kontribusi serta peran utama al-Hashd al-Shaabi. Hal ini tidak hanya merampas pengakuan yang seharusnya diterima oleh faksi tersebut, tetapi juga memperkuat narasi Barat bahwa kemenangan bergantung pada intervensi Barat.

Skenario yang sama juga terjadi di Baghdad, saat unit al-Hashd al-Shaabi dikerahkan untuk mengamankan Ibu Kota selama infiltrasi ISIS. Alih-alih melaporkan peran kelompok tersebut dalam menstabilkan kota, media mendeskripsikan operasi ini sebagai kontroversial dan sektarian, serta menggambarkan situasi sebagai “dari kekacauan ke kekacauan.”

Dengan penggunaan terminologi selektif mereka, media Barat menggambarkan kehadiran asing sebagai “keteraturan” dan operasi serta kehadiran al-Hashd al-Shaabi sebagai ‘kekacauan’. Dalam kamus mereka, pasukan AS adalah “pembawa perdamaian” sementara pasukan Irak adalah “militan”. Dengan menghilangkan konteks politik dan historis kelompok tersebut, intervensi asing dilegitimasi di mata publik dengan menyamarkan sifat sebenarnya al-Hashd al-Shaabi.

Ada konsekuensi dari bingkai linguistik semacam itu. Opini publik di luar negeri dibentuk untuk mendukung intervensi AS, sehingga lebih mudah untuk membenarkan tindakan apa pun yang diambil di Irak karena Baghdad digambarkan sebagai “tidak mampu” mengendalikan pasukan keamanannya sendiri.

Label “milisi” adalah alat strategis lain dari Barat. Memahami bahasa perang sebagai bagian dari perang itu sendiri sangat penting untuk memahami baik distorsi informasi tentang kelompok bersenjata Irak maupun politik intervensi Barat yang lebih luas. (Sumber: al-Mayadeen)