Lewat Surat Terbuka yang Menggugat Kubu Zionis, Hizbullah Bahas Strategi dan Pertahanan Kedaulatan Lebanon

POROS PERLAWANAN – Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada tiga pemimpin utama Lebanon, Hizbullah memaparkan strategi menyeluruh terkait persoalan senjata, posisi perlawanan nasional, serta pendekatan terhadap negosiasi tidak langsung dengan entitas Zionis.

Menurut laporan Al-Manar pada Kamis 6 November, surat tersebut dikirimkan kepada Presiden Lebanon Joseph Aoun, Ketua Parlemen Nabih Berri, dan Perdana Menteri Nawaf Salam.

Surat itu disampaikan dengan nada tegas namun diplomatis yang menegaskan bahwa Hizbullah tetap berkomitmen terhadap kesepahaman nasional, perlindungan kedaulatan, serta stabilitas keamanan Lebanon. Dalam kerangka itu, Hizbullah menyatakan bahwa langkah apa pun terkait pertahanan nasional harus mendukung posisi Lebanon yang bersatu dalam menghadapi agresi Zionis dan pelanggaran berulang terhadap deklarasi gencatan senjata yang dihasilkan melalui mediasi utusan Amerika, Amos Hochstein.

Hizbullah menegaskan bahwa pihaknya menolak segala bentuk tekanan yang bertujuan menyeret Pemerintah Lebanon ke dalam perundingan baru yang hanya menguntungkan Israel dan kekuatan hegemonik yang menentang prinsip kebenaran serta keadilan.

Konteks Gencatan Senjata dan Resolusi PBB 1701

Surat itu merujuk pada deklarasi gencatan senjata 27 November 2024, yang ditetapkan untuk menghentikan agresi Israel terhadap Lebanon. Gencatan senjata tersebut, menurut Hizbullah, merupakan mekanisme implementasi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701 (2006), yang mengatur penarikan pasukan Israel ke belakang Garis Biru dan pembatasan aktivitas bersenjata di wilayah selatan Sungai Litani.

Isi resolusi menegaskan bahwa Pemerintah Lebanon akan melarang semua kelompok bersenjata, termasuk Hizbullah untuk melakukan operasi militer terhadap Israel. Sebagai imbalannya, Israel diwajibkan menghentikan seluruh operasi ofensif terhadap wilayah Lebanon, baik melalui darat, udara, maupun laut.

Namun, menurut Hizbullah, sejak deklarasi itu diberlakukan, Israel secara sistematis melanggarnya melalui serangan udara, pelanggaran wilayah, dan operasi intelijen lintas perbatasan. Meskipun Lebanon dan Hizbullah telah mematuhi ketentuan gencatan senjata, pelanggaran terus berlanjut tanpa adanya konsekuensi nyata bagi pihak agresor.

Isu Senjata dan Kedaulatan Nasional

Salah satu fokus utama surat tersebut adalah polemik mengenai monopoli senjata di tangan Pemerintah Lebanon. Hizbullah memperingatkan bahwa beberapa pihak berusaha menjadikan langkah ini sebagai “tanda itikad baik” kepada Israel dan para sekutunya. Namun, menurut Hizbullah, pendekatan itu justru berisiko besar karena membuka jalan bagi tuntutan pelucutan senjata Perlawanan secara total, sebuah isu yang tidak pernah disebut dalam kesepakatan gencatan senjata dan karenanya dianggap tidak sah.

Hizbullah menegaskan bahwa persoalan senjata Perlawanan tidak dapat dibahas dalam konteks tekanan asing atau ancaman Israel, melainkan hanya melalui mekanisme nasional yang berdaulat, di mana strategi keamanan dan pertahanan disusun secara komprehensif untuk melindungi kepentingan Lebanon.

Perlawanan sebagai Pilar Kedaulatan

Dalam suratnya, Hizbullah menulis dengan jelas:

“Musuh Israel tidak hanya menargetkan Hizbullah, tetapi Lebanon secara keseluruhan. Tujuannya adalah melumpuhkan kemampuan negara ini untuk menolak pemerasan dan memaksakan kepatuhan terhadap kebijakan Zionis di Kawasan”.

Hizbullah menilai bahwa kondisi ini menuntut terbentuknya perlawanan nasional yang bersatu dan bermartabat, yang menjunjung tinggi kedaulatan negara dan martabat rakyat Lebanon.

Bagi Hizbullah, perundingan dengan Israel, terutama yang dimediasi oleh Amerika Serikat, hanya akan memberi keuntungan sepihak bagi musuh. Israel, menurut mereka, tidak pernah menghormati komitmen apa pun, dan sejarah membuktikan bahwa negosiasi semacam itu hanya berakhir dengan pengkhianatan terhadap kepentingan nasional Lebanon.

Penolakan terhadap Tekanan dan Negosiasi Baru

Hizbullah menegaskan bahwa fokus utama Lebanon saat ini bukanlah negosiasi politik, melainkan penghentian agresi Zionis dan penegakan kembali isi deklarasi gencatan senjata.

Pihaknya menolak upaya apa pun yang mencoba menyeret Lebanon ke dalam perundingan baru yang dianggap berisiko terhadap eksistensi dan kedaulatan negara. Menurut Hizbullah, setiap bentuk tekanan untuk menyerah atau berkompromi dalam kondisi agresi aktif hanyalah bentuk pemerasan politik yang melayani agenda asing.

Hak untuk Melawan dan Membela Diri

Menutup suratnya, Hizbullah menegaskan bahwa hak untuk melawan pendudukan dan agresi adalah hak yang sah dan tak dapat ditawar. Perlawanan bersenjata, menurut mereka, bukan keputusan untuk perang maupun perdamaian, melainkan hak Lebanon untuk mempertahankan diri terhadap musuh yang terus melanggar batas kedaulatan.

Dalam situasi saat ini, Hizbullah menyerukan penyatuan seluruh kekuatan nasional guna menghentikan pelanggaran Israel dan mempertahankan keamanan serta stabilitas negara.

Partai tersebut juga menyampaikan penghargaan kepada rakyat dan para pejuang Perlawanan atas keteguhan mereka, seraya menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan segala upaya guna menjaga kehormatan, martabat, dan hak rakyat Lebanon, demi generasi hari ini dan generasi yang akan datang.

Strategi Politik dan Militer yang Menyeluruh

Surat terbuka ini menyingkap strategi komprehensif Hizbullah yang berpijak pada dua poros utama, yaitu diplomasi defensif di tingkat nasional dan perlawanan strategis di tingkat Kawasan. Dengan menegaskan legitimasi nasional atas senjata Perlawanan dan menolak segala bentuk intervensi asing, Hizbullah menjaga keseimbangan antara kekuatan politik dan militernya. Dalam kerangka itu, peran militer Hizbullah tidak semata berfungsi sebagai penyeimbang kekuatan Israel di utara, melainkan juga sebagai pilar pertahanan dan penjaga kedaulatan negara.

Pesan yang tersirat dalam surat ini sangat jelas, dan tegas bahwa selama ancaman dan agresi Israel terus berlanjut, senjata Perlawanan bukanlah beban bagi Lebanon, melainkan benteng terakhir yang melindungi kehormatan dan kemerdekaannya.