Menlu Suriah: Pilpres Suriah Ribuan Kali Lipat Lebih Baik dari Pilpres AS
POROS PERLAWANAN – Menlu Suriah, Faisal Miqdad menyebut proses pengambilan suara untuk Pilpres di Kedubes-kedubes Suriah “sangat bagus”. Sebab, kata Miqdad, pemungutan suara itu berlangsung dalam “atmosfer yang penuh dengan kebebasan dan demokrasi”. Warga Suriah juga memberikan suara mereka “dengan cermat dan kebebasan penuh”.
Dilansir al-Alam, hal ini diutarakan Miqdad di hadapan para wartawan, menyusul pengambilan hasil pemungutan suara oleh Kementerian Hukum. Ia menambahkan, ”Pilpres di dalam negeri Suriah akan berlangsung dengan partisipasi luas rakyat dan akan sangat bernilai dalam rangka menyatakan pandangan orang-orang Suriah.”
“Penyampaian pandangan orang-orang Suriah di Pilpres ini dilakukan di hadapan semua propaganda media tendensius, yang membuat Pilpres ini ternoda,” tandas Miqdad.
“Saya tegaskan kepada kalian, Pilpres Suriah, paling tidak hingga saat ini, jauh lebih baik ribuan kali lipat dari Pilpres konyol AS seperti yang telah kita ketahui,” imbuhnya.
Menlu Suriah menyatakan, ”Warga Suriah kembali membuktikan komitmen mereka kepada negara, rekonstruksi, dan perang terhadap terorisme. Mereka selalu bersama Tentara dan negara mereka hingga terwujudnya kemenangan final.”
Ia lalu menjabarkan faktor-faktor yang mendorong warga Suriah berimigrasi ke negara-negara lain. Menurut Miqdad, di antara faktor-faktor tersebut adalah munculnya terorisme di Suriah dan dijatuhkannya sanksi-sanksi atas negara tersebut.
“Di seluruh penjuru dunia, mulai dari Sydney di Australia hingga Chili, puluhan bahkan ratusan ribu warga Suriah pergi ke Kedubes-kedubes mereka, demi menegaskan bahwa mereka bersama Pemerintah Suriah dan bisa melaksanakan hak pilih mereka,” kata Miqdad.
Ia juga menyinggung insiden yang terjadi di Lebanon, yang tidak menyurutkan langkah ribuan warga Suriah untuk memberikan suara mereka. Miqdad menyatakan, ada tangan-tangan kotor yang berusaha menghalangi warga Suriah pergi ke Kedubes.
“Suriah menyambut baik orang-orang yang telah dihalangi dari hak (pilih) mereka di Lebanon untuk pulang ke negara dan melaksanakan hak konstitusional mereka,” pungkas Miqdad.
