Miliaran Dolar Senjata Arab dari Amerika Hanya Jadi Pajangan di Hadapan Israel

POROS PERLAWANAN – Beberapa hari setelah serangan yang menargetkan Doha, Qatar, perdebatan tentang efektivitas peralatan militer yang dibeli negara-negara Arab dari Barat kembali mengemuka. Meski banyak negara Teluk menggelontorkan miliaran Dolar untuk membeli sistem pertahanan tercanggih dan menampung pangkalan militer asing, serangan terhadap Ibu Kota Qatar menimbulkan pertanyaan baru: apakah peralatan itu dapat digunakan bila ancaman datang dari sekutu Amerika Serikat sendiri?

Surat kabar Iran Kayhan pada Kamis 18 September, dan sejumlah surat kabar Arab menyorot bahwa beberapa negara Arab mengandalkan pembelian peralatan militer mahal dari AS dan sekutunya, termasuk fasilitas pangkalan militer sebagai jaminan keamanan. Namun, menurut analisis dan laporan regional, serangan di Doha menunjukkan batasan kemampuan negara-negara tersebut untuk merespons bila serangan diduga berasal dari negara yang dekat hubungannya dengan Amerika Serikat.

Surat kabar Rai al-Youm menanyakan secara lugas: bisakah peralatan Amerika yang ada di negara-negara Arab digunakan untuk menangkis serangan Israel?

Laporan itu mengutip para ahli yang menyatakan bahwa peralatan militer yang dijual ke pasukan Arab tidak selalu dirancang atau diizinkan untuk digunakan melawan Israel; peran pangkalan asing kerap dikaitkan dengan perlindungan kepentingan dan pasukan negara pengirim, bukan pertahanan unilateral melawan mitra strategisnya. Pernyataan semacam ini memperkuat kekhawatiran bahwa pembelian senjata mahal menjadi semacam “senjata demonstrasi” tanpa jaminan pemanfaatan penuh dalam skenario konfrontasi terhadap Israel.

Isu kendali dan pembatasan transfer kemampuan militer bukan hal baru. Mantan Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki, pernah mengungkap pengalaman dan frustrasinya terkait pembatasan penjualan pesawat dan sistem pertahanan Amerika kepada Pemerintahnya, menyiratkan bahwa persetujuan politik di Washington, termasuk dari anggota Kongres, dapat menjadi penghalang bagi realisasi atau pemanfaatan penuh peralatan militer.

Pernyataan dan wawancara Maliki sebelumnya menunjukkan betapa transaksi pertahanan antarnegara sering terjalin dengan klausul politik dan pembatasan penggunaan.

Pengamat regional menilai bahwa serangkaian peristiwa terakhir, termasuk serangan di Doha mendorong negara-negara Arab untuk meninjau ulang ketergantungan pada jaminan keamanan eksternal dan mengevaluasi apakah pengaturan pangkalan serta status peralatan benar-benar melindungi kedaulatan mereka. Sebagian pemimpin Teluk disebut mulai mempertimbangkan opsi diplomatik dan militer alternatif, termasuk penguatan kerja sama regional dan perencanaan pertahanan mandiri.