Narasi Keamanan vs Ruang Akademik: Eskalasi Ketegangan di Sejumlah Universitas Iran
POROS PERLAWANAN – Surat kabar Kayhan pada edisi Selasa 24 Februari, menurunkan tajuk keras berjudul “Daneshgah hormat darad ja-ye yek mosht chaāqu-kes-e mozdur nist” (Universitas itu suci, bukan tempat bagi preman bayaran bersenjata pisau”). Tajuk ini merespons rangkaian insiden di sejumlah kampus Iran yang dalam beberapa hari terakhir diwarnai demonstrasi, bentrokan, dan infiltrasi aktor non-mahasiswa.
Framing Resmi: Infiltrasi Asing dan Ancaman Keamanan
Dalam analisisnya, Kayhan menilai dinamika kampus bukan hanya ekspresi aspirasi mahasiswa, melainkan bagian dari desain lebih luas yang disebut-sebut terhubung dengan kepentingan asing, termasuk intelijen Israel dan Amerika Serikat. Hal itu secara eksplisit menyebut Mossad dan Central Intelligence Agency (CIA) sebagai aktor konseptual di balik eskalasi.
Narasi ini menempatkan universitas sebagai “ruang strategis perebutan kesadaran”, bukan lagi arena protes sosial. Jika jalanan dinilai sulit dikuasai, maka, menurut Kayhan, kampus menjadi target berikutnya. Perspektif ini sekaligus menggeser isu dari kebebasan berekspresi menuju stabilitas nasional.
Respons Mahasiswa Pro-Pemerintah
Di sejumlah kampus besar, kelompok mahasiswa yang mendukung garis resmi negara menggelar aksi tandingan.
Universitas Teknologi Amirkabir
Mahasiswa mengibarkan bendera nasional dan meneriakkan slogan revolusioner sebagai bentuk penegasan identitas kampus. Mereka menyatakan universitas harus tetap menjadi basis nilai Revolusi Islam dan menolak apa yang mereka sebut sebagai “gerakan berafiliasi asing”.
Universitas Teheran
Aksi simbolik berupa salat berjemaah digelar di halaman tengah kampus. Pesan yang dibangun: universitas tetap ruang sakral, bukan arena kekerasan.
Sharif University of Technology
Sebagian mahasiswa mengadakan seremoni religius sebagai bentuk solidaritas ideologis. Simbolisme religius digunakan untuk menegaskan batas antara “aktivisme sah” dan “kerusuhan”.
Laporan Kekerasan dan Klaim Kriminalisasi
Di sisi lain, laporan lapangan yang dikutip menyebut adanya pelemparan botol dan batu ke arah mahasiswa yang sedang beribadah, serta dugaan penyitaan senjata tajam di salah satu kampus. Tuduhan juga mencakup percobaan pembakaran bendera nasional.
Namun hingga laporan ini dirangkum, belum ada verifikasi independen terbuka mengenai seluruh detail insiden tersebut. Di titik ini, ruang antara narasi keamanan dan fakta hukum menjadi krusial.
Secara editorial, pesan yang didorong tegas: pelaku kekerasan, siapa pun identitasnya harus diproses hukum tanpa perlakuan istimewa hanya karena berada di lingkungan akademik.
Memori Sejarah sebagai Instrumen Politik
Analisis Kayhan juga menarik garis historis ke era kudeta dan Pemerintahan Monarki Pahlavi. Nama-nama seperti Reza Shah Pahlavi dan Mohammad Mossadegh dimunculkan untuk membangun kontinuitas narasi: bahwa intervensi asing dan instabilitas politik memiliki pola berulang dalam sejarah Iran.
Peristiwa kekerasan terhadap mahasiswa pada era pra-Revolusi juga diangkat untuk menegaskan sensitivitas historis kampus sebagai simbol perlawanan dan martabat nasional.
Pendekatan ini jelas politis: sejarah dijadikan legitimasi moral untuk memperketat kontrol keamanan hari ini.
Polarisasi Slogan dan Perang Simbol
Di beberapa kampus, muncul slogan bernuansa monarkis dan nasionalis ekstrem. Sebaliknya, kelompok mahasiswa lain membalas dengan simbol-simbol negara dan lagu kebangsaan. Polarisasi ini menunjukkan bahwa yang dipertarungkan bukan sekadar kebijakan, melainkan identitas politik Iran masa depan.
Kampus berubah menjadi ruang kontestasi simbolik: agama, nasionalisme, monarki, dan republik saling bertubrukan dalam satu lanskap.
Inti Persoalan: Otoritas Negara vs Otonomi Kampus
Seruan utama tajuk Kayhan jelas: Kementerian Sains dan lembaga peradilan diminta bertindak tegas, menghentikan sikap lunak, dan memastikan universitas tidak menjadi “medan tempur”.
Dari perspektif kebijakan publik, ada dua risiko simultan:
1. Jika negara terlalu lunak, kekerasan dapat bereskalasi dan legitimasi keamanan melemah.
2. Jika negara terlalu represif, ruang akademik kehilangan otonomi kritisnya dan ketidakpuasan dapat membesar secara laten.
Universitas, dalam teori politik modern, adalah ruang dialektika, bukan steril dari konflik, tetapi juga bukan arena kriminalitas. Tantangan otoritas adalah membedakan antara ekspresi politik yang sah dan tindakan pidana.
Simpulan
Kayhan membingkai konflik kampus sebagai bagian dari perang hibrida dan infiltrasi asing. Sementara itu, oposisi meski tidak terwakili penuh dalam laporan ini, melihatnya sebagai ekspresi ketidakpuasan sosial-politik.
Di titik ini, pertanyaannya bukan hanya siapa yang benar, melainkan bagaimana negara mengelola krisis tanpa mengorbankan legitimasi hukum dan integritas akademik.
Universitas memang bukan tempat bagi kekerasan. Namun juga bukan ruang tanpa perbedaan.
Cara Iran menjawab ketegangan ini akan menentukan apakah kampus tetap menjadi pusat produksi ilmu, atau berubah permanen menjadi arena tarik-menarik kekuasaan.