Pasca Tragedi Beirut, Apa yang Diperoleh Kutub AS dengan Merecoki Hubungan Pemerintah-Hizbullah?

POROS PERLAWANAN – Sejumlah negara dan beberapa pihak regional, internasional, bahkan domestik, tahu benar bahwa yang meledak di pelabuhan Beirut bukan senjata, bukan pula sesuatu yang berkaitan dengan Hizbullah.

Dilansir al-Alam, mereka tahu bahwa kejadian itu berpangkal dari ketidakbecusan Pemerintah Lebanon sebelumnya, yang kebanyakan berkiblat kepada negara-negara Arab dan AS. Rencana mereka adalah mewujudkan apa yang sudah terjadi saat ini, yaitu kericuhan dan kekacauan, yang merupakan keinginan terpenting mereka.

Sudah seminggu berlalu dari tragedi, dan hingga kini tidak ada jejak senjata Hizbullah apa pun di TKP, kecuali hanya dalam delusi media Arab dan Lebanon yang menggemari provokasi.

Sepekan pasca tragedi, Prancis mengadakan konferensi internasional “Bantuan untuk Lebanon”, yang menyerukan reformasi politik dan ekonomi di negara tersebut.

Ada dua poin yang perlu disinggung di sini:

1) Lawatan Emmanuel Macron ke Beirut bukan didasari simpati terhadap Lebanon. Sebenarnya, Paris sadar bahwa bencana ini adalah kesempatan terbaik untuk menghidupkan pengaruh Prancis dan Barat di Lebanon, dengan memanfaatkan dampak dari provokasi atas Pemerintahan Hassan Diab dan Hizbullah.

2) Macron sendiri telah mengungkap tujuan utama lawatannya dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Beirut. Dia menyatakan, Lebanon akan diberi bantuan untuk memulihkan diri, akibat kondisi yang disebabkan sanksi AS dan korupsi, dengan syarat “melakukan reformasi tatanan politik.”

Poin penting dalam manuver ini adalah penekanan terkait perubahan Piagam Nasional Lebanon, yang ini sendiri merupakan jalur yang sulit dan penuh rintangan. Tentu tidak mustahil bahwa pengunduran diri beruntun di Pemerintahan dan Parlemen Lebanon terjadi dalam koridor ini, serta disetir dari luar, bukan dari dalam Lebanon.

Jelas tidak ada yang mengingkari perlunya mereformasi struktur politik, ekonomi, dan sosial Lebanon. Namun, reformasi ini mesti dilakukan dari dalam, dari A hingga Z. Sebab itu, ketika sejumlah pihak asing mengklaim reformasi, dikhawatirkan bahwa mereka ingin memperbudak Lebanon dengan cara mengubah Piagam Nasional. Salah satu buktinya adalah statemen Direktur IMF Kristalina Georgieva bahwa “Beirut tak akan diberi pinjaman sebelum reformasi dilakukan”.

Hizbullah dalam kondisi apa pun secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap Pemerintah Lebanon. Oleh karena itu, baik Hizbullah maupun sekutunya tidak menentang perubahan Piagam Nasional, asal reformasi itu dibangun di atas pemahaman solidaritas rakyat Lebanon dan kerja sama mereka untuk menyelamatkan negara.

Namun hal ini masih tidak menghentikan Kutub AS dan sejumlah negara Arab untuk mengintervensi dan memprovokasi. Mereka bahkan berniat melakukan tekanan lebih besar demi mewujudkan “reformasi ala Trump, Macron, dan negara-negara monarki yang tak pernah mencicipi Pemilu dalam sejarah mereka”.

Perubahan Kutub AS dalam menyikapi kejadian-kejadian saat ini disebabkan kesadaran mereka bahwa Hizbullah tak bisa ditundukkan dengan tekanan dan sanksi. Dalam pandangan mereka, bertahannya Pemerintah, yang diklaim mereka pro-Hizbullah, merupakan kemenangan bagi Poros Perlawanan.

Hal penting yang mesti disadari Kutub AS adalah, Hizbullah merupakan bagian utama dari masyarakat Lebanon. Hizbullah memiliki para wakil yang dipilih oleh rakyat, juga legalitas berdasarkan UUD.

Dengan demikian, upaya untuk melucuti senjata Hizbullah, atau menghapus pasal hak melawan di hadapan Israel dari Anggaran Dasar Kementerian, tidak akan berguna bagi Kutub AS sama sekali.