Pekan Pertama Ramadan, Israel Lakukan 71 Pelanggaran Gencatan Senjata di Gaza
POROS PERLAWANAN — Sebanyak 71 pelanggaran gencatan senjata oleh Israel tercatat di Jalur Gaza selama pekan pertama Ramadan, menurut otoritas setempat. Insiden tersebut dilaporkan menewaskan enam warga Palestina dan melukai 32 lainnya.
Direktur Jenderal Kantor Informasi Pemerintah di Gaza, Ismail Al-Thawabet menyatakan pelanggaran dilakukan oleh pasukan Israel sejak awal Ramadan. “Sebanyak 71 pelanggaran tercatat hanya dalam minggu pertama bulan ini,” ujarnya, seperti dikutip IRNA pada Jumat 27 Februari.
Menurut Al-Thawabet, insiden itu melanggar ketentuan kesepakatan gencatan senjata yang berlaku. Korban jiwa dan luka terjadi di berbagai lokasi di Gaza.
Situasi kemanusiaan juga menjadi sorotan. Dari 4.200 truk bantuan yang dijadwalkan masuk sejak awal Ramadan sesuai kesepakatan, hanya 1.476 truk yang terealisasi. Tingkat pemenuhan komitmen tercatat sekitar 35 persen. Kondisi ini memperburuk krisis yang sudah berlangsung berbulan-bulan.
Pembatasan pergerakan warga masih ketat. “Hanya 499 penumpang dari total 1.400 orang terdaftar yang diizinkan untuk pergi,” kata Al-Thawabet. Data tersebut mencerminkan hambatan bagi pasien dan mahasiswa yang membutuhkan akses keluar Gaza.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, sebelumnya menilai kondisi di Gaza tetap mengerikan. Dia menyebut warga Palestina masih menjadi korban tembakan Militer Israel dan distribusi bantuan belum memenuhi kebutuhan besar di wilayah tersebut. Turk juga menekankan pentingnya implementasi Solusi Dua Negara sebagai bagian dari penyelesaian konflik.
Di sisi lainKepala Institut Hak Asasi Manusia Al-Dameer, Alaa Al-Skafi mengkritik mekanisme di perbatasan Rafah. Dalam wawancara dengan Kantor Berita Shahab, dia menyebut jumlah warga yang diizinkan bepergian masih jauh dari kebutuhan riil, terutama pasien yang menunggu perawatan di luar Gaza.
“Situasi ini melipatgandakan skala bencana kemanusiaan dan memperburuk kondisi fisik, mental, serta spiritual warga,” ujarnya.
Al-Dameer mencatat dugaan tindakan represif di perbatasan, termasuk penggeledahan dan pembatasan akses layanan dasar. Al-Skafi menilai prosedur tersebut mengabaikan prinsip kemanusiaan dan hak atas kebebasan bergerak yang diatur dalam hukum internasional.
Konflik di Gaza kembali memanas sejak 7 Oktober 2023. Serangan Militer Israel di wilayah tersebut memicu kerusakan luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan sekitar 90 persen infrastruktur Gaza terdampak, dengan kebutuhan dana rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar Dolar AS.
Gencatan senjata sempat diumumkan, namun laporan tentang pelanggaran Israel terus bermunculan dari berbagai pihak. Hingga kini, kondisi keamanan dan kemanusiaan di Gaza masih rapuh, dengan akses bantuan dan perlindungan sipil menjadi isu utama di lapangan.