Petinggi Ansharullah: Legalitas Poros Perlawanan Yaman Tak Butuh Pengakuan Pihak Lain
POROS PERLAWANAN – Salah satu anggota Kantor Politik Ansharullah, Ali al-Qahum menyatakan bangsa Yaman tidak perlu seseorang mengakui legalitas mereka.
Dilansir Fars, al-Qahum menanggapi klaim Washington bahwa Ansharullah diakui sebagai pihak legal di Yaman. Kepada al-Mayadeen, ia berkomentar, ”Jika orang-orang AS serius, mereka harus menghentikan agresi.”
“Statemen AS bukan hal baru. Setelah adanya dukungan (AS) terhadap agresi (Koalisi Saudi-UEA), pernyataan ini menunjukkan standar ganda yang digunakan AS,” tandas al-Qahum.
Sekretaris Dewan Tinggi Politik Yaman, Yasir al-Hawri juga mengatakan, ”Ansharullah dan semua faksi nasionalis yang melawan agresi mendapatkan legalitas mereka dari medan tempur dan bangsa Yaman.”
Pengakuan bahwa Ansharullah adalah pihak legal di Yaman disampaikan Tim Lenderking pada Kamis 24 Juni lalu.
Menurut laporan al-Jazeera, hal ini diutarakan Utusan AS itu dalam sebuah debat online yang diadakan oleh Dewan Nasional Hubungan AS dan Negara-negara Arab.
“AS mengakui Houthi sebagai pihak legal di Yaman dan kelompok yang telah mendapatkan sejumlah pencapaian,” kata Lenderking.
“Houthi bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan (di Yaman). Koalisi (Saudi) juga memikul sebagian dari tanggung jawab itu di pundaknya,” imbuh Lenderking.
Kemenlu AS pada hari berikutnya berusaha “meralat” statemen yang disampaikan Lenderking. Dalam statemennya, Kemenlu AS menyatakan, Washington sebagaimana negara-negara lain masih menganggap Pemerintahan Mansour Hadi sebagai “satu-satunya pemerintahan sah”. Kemenlu AS mengklaim, media-media salah memahami statemen Lenderking terkait Ansharullah dan perang di Yaman.
“Lenderking menjelaskan bahwa Houthi tidak mungkin dipisahkan dari perimbangan, sebab mereka menguasai sebagian kawasan dan penduduk,” ujar Kemenlu AS.
Anggota Dewan Tinggi Politik Yaman, Muhammad Ali al-Houthi mengatakan, ”Yaman menang dengan kekuatan dan perlawanannya, serta meraih legalitas dan kemerdekaannya.”
“Masyarakat dunia harus memperlakukan Yaman dengan cara adil tanpa mendiktekan apa pun atau memeras Yaman dengan cara membuat rakyatnya kelaparan,” tandas al-Houthi.
