Loading

Ketik untuk mencari

Afrika

Rakyat Sudan Gelar Demo Tuntut Pengusiran Perwakilan PBB dan Penghentian Campur Tangan Asing

POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, para pengunjuk rasa Sudan menyerukan pengusiran perwakilan PBB untuk Sudan dan penghentian campur tangan asing dalam urusan dalam negeri negara itu.

Para pengunjuk rasa dari kelompok sipil berkumpul di luar kantor PBB di Khartoum, Ibu Kota Sudan, untuk mengutuk campur tangan negara asing dalam urusan dalam negeri negara mereka.

Para demonstran menentang upaya PBB untuk menengahi antara pemimpin militer dan sipil negara itu setelah kudeta militer tahun lalu.

Mereka menyatakan penentangan terhadap konstitusi transisi yang diusulkan oleh Asosiasi Pengacara Sudan, menyerukan Pemerintah sipil untuk menarik negara itu keluar dari krisis politik saat ini.

“Orang Sudan dapat menyelesaikan masalah mereka sendiri tanpa campur tangan Kedutaan dan perwakilan asing di Khartoum,” para demonstran yang hadir pada unjuk rasa itu mengatakan kepada Iran Press.

Para pengunjuk rasa, yang mengatakan bahwa tujuan kekuatan asing di Sudan adalah untuk memaksakan mandat terhadap negara Sudan dan mengeksploitasi sumber daya mereka, menuntut pengusiran Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Sudan dan Kepala Badan Misi Bantuan Transisi Terpadu PBB di Sudan, Volker Perthes.

Para pengunjuk rasa juga memegang plakat bertuliskan, “Tidak untuk campur tangan asing” dan “Volker out”, mengacu pada utusan PBB untuk Khartoum.

Protes baru-baru ini telah mengadu partai-partai sipil negara itu dengan pemimpin kudeta, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan.

Sementara itu, para pengunjuk rasa Sudan telah menggelar aksi unjuk rasa secara teratur hampir setiap minggu untuk memprotes kudeta yang menggagalkan transisi ke pemerintahan sipil dan melihat junta mengambil alih kekuasaan.

Junta, yang dipimpin oleh Burhan, merebut kekuasaan pada Oktober 2021, setelah menahan Perdana Menteri, Abdalla Hamdok dan para pemimpin sipil lainnya serta membubarkan Pemerintah transisi yang berusia setahun serta Dewan Kedaulatan Militer-Militer-Sipil yang berkuasa bersama, yang dibentuk setelah penggulingan penguasa Umar al-Bashir pada 2019.

Para pengunjuk rasa menginginkan diakhirinya kekuasaan militer oleh Burhan. Sedikitnya 119 orang tewas saat menuntut kembalinya Pemerintahan sipil.

Sudan, yang merupakan salah satu negara termiskin di dunia, telah terhuyung-huyung akibat ekonomi yang lemah.

Negara Afrika Utara dengan populasi sekitar 45 juta orang itu, saat ini sedang menyaksikan inflasi yang meroket karena puluhan tahun isolasi internasional dan salah urus.

Tinggalkan Komentar

Your email address will not be published. Required fields are marked *