Respons Keras Hizbullah atas Campur Tangan Saudi dalam Dinamika Lebanon
POROS PERLAWANAN – Ketegangan politik di Lebanon kembali memasuki babak panas. Kali ini, bukan soal benturan internal, melainkan tarikan kepentingan asing yang kian vulgar. Di tengah desakan Amerika Serikat agar Beirut melucuti senjata Hizbullah, Arab Saudi muncul sebagai pemain baru yang berusaha mengatur percaturan domestik Lebanon. Namun, reaksi keras Hizbullah menggarisbawahi pesan sederhana tapi fundamental, bahwa urusan Lebanon harus diputuskan di Beirut, bukan di Riyadh, Washington, atau Tel Aviv.
Saudi Masuk ke Arena Lebanon
Dalam beberapa pekan terakhir, tekanan Amerika kepada Pemerintah Lebanon terus meningkat. Washington mendesak agar Hizbullah, aktor non-negara paling kuat di negeri itu, dilucuti senjatanya. Di saat bersamaan, Arab Saudi memanfaatkan ruang tersebut untuk melancarkan diplomasi media dan politik. Jaringan televisi seperti Al-Hadath dan surat kabar Asharq Al-Awsat dijadikan corong untuk membangun narasi bahwa Hizbullah adalah sumber instabilitas Lebanon dan bahwa kedaulatan negara hanya bisa dipulihkan dengan melucuti Perlawanan.
Namun, bagi Hizbullah, keterlibatan Saudi ini bukan hanya soal “dukungan diplomatik” terhadap Pemerintah Beirut, melainkan bentuk campur tangan terang-terangan. Kepala hubungan Kristen Hizbullah, Mohammed Al-Khansa menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran besar terhadap komitmen politik Lebanon. Ia menegaskan: “Dialog dengan Syiah tidak bisa melalui platform Saudi, melainkan harus langsung dengan mereka sendiri.” Pernyataan ini mengandung pesan strategis: Hizbullah menolak legitimasi pihak luar sebagai mediator hubungan internal Lebanon.
Pemerintah Lebanon Mengambil Risiko Berbahaya
Keputusan Pemerintah untuk mendelegasikan isu pelucutan Hizbullah kepada militer justru memperkeruh keadaan. Al-Khansa menyebut langkah itu sebagai “kesalahan besar” yang berpotensi menyeret tentara ke konflik politik domestik. Militer, menurut Hizbullah, seharusnya menjadi simbol kesatuan nasional, bukan alat untuk menekan satu kelompok rakyat.
Lebih tajam lagi, Hizbullah menuding Presiden Lebanon, Joseph Aoun telah melanggar komitmennya. Aoun dianggap tunduk pada agenda Amerika dengan mengampanyekan wacana “menolak campur tangan Iran” sembari mengadopsi garis politik pro-Washington. Secara tersirat, Hizbullah menilai bahwa keputusan Pemerintah Lebanon bukan lahir dari musyawarah internal, melainkan dari tekanan eksternal yang bersandar pada kepentingan geopolitik Amerika dan Saudi.
Pertarungan Narasi antara “Kedaulatan” Versus “Perlawanan”
Di balik hiruk-pikuk ini, yang sesungguhnya dipertaruhkan adalah definisi kedaulatan Lebanon. Pemerintah menegaskan bahwa keputusan perang dan damai kini sepenuhnya berada di tangan Kabinet, bukan Hizbullah. Perdana Menteri Nawaf Salam bahkan menyatakan bahwa “keputusan Lebanon diambil di Beirut, bukan di Teheran atau Washington”.
Namun, kritik muncul, bukankah keputusan pelucutan Hizbullah justru diambil setelah tekanan langsung dari Amerika? Jika demikian, di manakah letak kedaulatan itu? Hizbullah memandang bahwa menyerahkan “kartu AS” berupa Perlawanan sama saja dengan mengorbankan satu-satunya faktor penyeimbang terhadap agresi Israel. Anggota Parlemen dari faksi Loyalitas terhadap Perlawanan, Raed Barou mengingatkan: “Lebanon hanya memiliki satu elemen kekuatan, Perlawanan dan senjatanya. Pemerintah telah menyerahkannya secara cuma-cuma.”
Saudi, Amerika, dan Proyek “Timur Tengah Baru”
Lebanon di mata Washington dan Riyadh bukan hanya negara kecil di pesisir timur Mediterania, melainkan simpul strategis. Dengan melemahkan Hizbullah, Amerika dan Saudi berharap bisa mengamputasi tangan Iran di Kawasan dan sekaligus membuka jalan bagi agenda Israel di perbatasan utara.
Hizbullah membaca langkah ini sebagai bagian dari proyek “Timur Tengah Baru”, sebuah agenda lama yang ingin mendesain ulang peta kekuatan regional agar lebih sesuai dengan kepentingan blok AS-Israel-Saudi. Bagi mereka, pelucutan senjata bukan sekadar kebijakan keamanan domestik, melainkan pintu masuk menuju dominasi geopolitik.
Perlawanan yang Sulit Dipatahkan
Sejak lahir pada awal 1980-an, Hizbullah bukan hanya organisasi militer, melainkan juga entitas politik, sosial, dan kultural. Basis dukungan mereka tidak bisa direduksi hanya pada senjata; ia berakar dalam di masyarakat, terutama komunitas Syiah Lebanon. Fakta ini membuat upaya “melenyapkan” Hizbullah lewat dekrit Pemerintah atau tekanan asing menjadi ilusi.
Pemilu parlemen mendatang diprediksi akan kembali menunjukkan kekuatan elektoral Hizbullah. Popularitasnya yang konsisten, meskipun diterpa krisis ekonomi Lebanon, menunjukkan bahwa Perlawanan telah menjadi bagian dari identitas nasional bagi sebagian besar rakyat. Upaya melemahkan Hizbullah tanpa membangun alternatif kekuatan yang kredibel hanya akan menciptakan kekosongan yang berbahaya.
Menatap Ke Depan dan Risiko Fragmentasi Lebanon
Ketegangan ini berpotensi membawa Lebanon pada persimpangan berbahaya. Jika Pemerintah tetap mendorong pelucutan Hizbullah dengan dukungan eksternal, bukan tidak mungkin negara itu tergelincir ke konflik internal baru. Narasi “Syiah versus negara” bisa dipicu, dan jika militer dipaksa berhadapan dengan rakyatnya sendiri, stabilitas Lebanon akan runtuh.
Lebanon memiliki sejarah panjang intervensi asing, dari perang sipil 1975–1990 hingga invasi Israel. Namun, yang berulang adalah satu pelajaran: setiap kali kekuatan luar mencoba memaksakan agenda mereka, Lebanon terperosok ke dalam siklus krisis. Kini, dengan Saudi ikut masuk ke arena, risiko sejarah itu berulang semakin besar.
Siapa yang Menentukan Arah Lebanon?
Pernyataan keras Hizbullah seputar campur tangan Saudi bukan retorika politik. Ini adalah sinyal bahwa Perlawanan tidak akan tunduk pada skenario yang digariskan di luar negeri. Pertanyaan besarnya kini sederhana namun krusial: apakah Lebanon masih punya ruang untuk menentukan nasibnya sendiri, ataukah ia akan kembali menjadi papan catur di mana Amerika, Saudi, dan Israel menggerakkan bidak sesuai kepentingan mereka?
Hizbullah, dengan segala kontroversinya, mengingatkan publik Lebanon akan satu hal, bahwa kedaulatan sejati tidak lahir dari tekanan asing, melainkan dari dialog internal dan kesepakatan antarkomponen bangsa. Namun, jalan ke sana tampaknya semakin terjal, sebab yang bermain bukan hanya elite Beirut, melainkan juga kekuatan global yang menolak melepaskan cengkeramannya atas Lebanon.