Taktik Baru AS-Israel Tundukkan Lebanon dan Lucuti Kekuatan Perlawanan Lewat Gerbang UNIFIL

POROS PERLAWANAN — Dalam situasi di mana Pemerintah Lebanon, dengan tunduk pada tekanan Amerika Serikat, telah menyetujui keputusan yang dinilai tidak bertanggung jawab untuk melucuti kekuatan Perlawanan, sumber-sumber Ibrani melaporkan bahwa AS dan Israel kini berupaya mengakhiri misi UNIFIL di Lebanon.

Menurut Kantor Berita Tasnim pada Selasa 12 Agustus, AS dan rezim Zionis berulang kali berusaha mengubah mandat UNIFIL, pasukan penjaga perdamaian PBB yang ditempatkan di Lebanon pasca-Perang Juli 2006 dengan tujuan mengepung Hizbullah. Upaya tersebut berlanjut dalam berbagai bentuk, termasuk pada perang terbaru. Surat kabar Ibrani Jerusalem Post melaporkan pada Senin malam 11 Agustus, bahwa Tel Aviv dan Washington mengusulkan penghentian total misi UNIFIL atau perpanjangan terbatas yang mencakup penarikan pasukan secara terkoordinasi dengan Militer Lebanon.

Mengutip sumber anonim, media tersebut menegaskan bahwa Israel dan AS telah menyampaikan penolakan terhadap perpanjangan otomatis misi UNIFIL kepada anggota Dewan Keamanan PBB, serta menyerukan peninjauan kembali atas urgensi keberlanjutan kehadiran pasukan internasional di Lebanon.

Laporan ini muncul menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB pada akhir Agustus, yang akan membahas perpanjangan misi UNIFIL. Sumber yang sama menjelaskan bahwa Israel dan AS mengajukan dua opsi:

1. Mengakhiri sepenuhnya misi pasukan internasional di Lebanon, disertai penarikan bertahap dari Kawasan.

2. Memperpanjang misi UNIFIL selama satu tahun dengan mandat baru, termasuk pembongkaran pos secara sistematis, penarikan terkoordinasi dengan Militer Lebanon, dan penyerahan penuh tanggung jawab keamanan kepada Pemerintah Lebanon.

Usulan ini, yang belum mendapat persetujuan resmi dari kedua pihak, diajukan di tengah tekanan AS terhadap Pemerintah Lebanon untuk melucuti senjata Hizbullah.

Pemerintah Lebanon, yang sejak awal dinilai pasif dalam menghadapi instruksi Washington serta agresi dan pendudukan Israel, baru-baru ini menyetujui kebijakan pelucutan senjata Perlawanan, yang memicu penolakan luas di dalam negeri.

Dalam setiap periode menjelang perpanjangan mandat UNIFIL, berbagai skenario dan tekanan, terutama dari AS muncul untuk mengubah mandat pasukan internasional dan memperkuat kehadiran mereka di wilayah basis Hizbullah. Namun, perkembangan terbaru pascaperang dengan rezim Zionis mengubah situasi. Mengingat Israel berulang kali melanggar gencatan senjata dan berupaya mengokohkan pendudukan di lima titik strategis Lebanon selatan, ditambah tekanan AS yang terus meningkat, sulit memprediksi skenario masa depan UNIFIL.

Meski otoritas resmi Lebanon menekankan perlunya memperpanjang misi UNIFIL, terutama pada periode krusial ini, ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pasukan internasional terus membesar. UNIFIL dinilai gagal melindungi wilayah mandatnya, sementara Israel melanjutkan agresi tanpa hambatan. AS dan Israel memanfaatkan ketidakpuasan ini untuk menguatkan narasi bahwa keberadaan UNIFIL tidak lagi relevan.

UNIFIL hadir di Lebanon sejak 1978 berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 425, dengan personel dari berbagai negara, termasuk India, Nepal, Indonesia, Prancis, Italia, Irlandia, dan Polandia. Tugas utamanya adalah memantau perbatasan Lebanon dengan Wilayah Pendudukan, menjaga perdamaian, dan melaporkan situasi kepada Dewan Keamanan. Namun, sejak itu, Israel telah memicu tiga perang besar di Lebanon, 1982, 2006, dan 2024 tanpa ada respons signifikan dari UNIFIL terhadap pelanggaran gencatan senjata. Kondisi ini memunculkan anggapan bahwa UNIFIL bekerja selaras dengan kepentingan AS dan Israel, sehingga memicu benturan dengan masyarakat lokal.

Sejak 2019, AS dan Israel intensif berupaya mengubah pola operasi UNIFIL, karena menilai pasukan ini gagal menahan peningkatan kekuatan militer Hizbullah. Tujuan strategis mereka tetap sama: merebut kendali penuh atas mandat UNIFIL demi melemahkan, bahkan menghancurkan Hizbullah. Kini, keduanya tampak bergerak menuju pembubaran total pasukan tersebut.

Sejak awal kehadiran UNIFIL, kekuatan pencegah utama terhadap ancaman Israel di Lebanon bukanlah pasukan internasional, melainkan Hizbullah. Jika UNIFIL dibubarkan, tekanan diplomatik terhadap Israel akan semakin berkurang, dan ketegangan di Lebanon selatan berpotensi memburuk. Situasi ini mestinya menjadi peringatan keras bagi Pemerintah Lebanon untuk tidak bergantung pada janji-janji Amerika Serikat, dan segera merumuskan strategi serta sikap nasional yang tegas.