Upaya Trump Pulihkan Kerusakan Akibat Serangan Israel terhadap Qatar

POROS PERLAWANAN – Dengan menandatangani sebuah perintah eksekutif, Donald Trump berupaya meredam dampak politik dari serangan Israel terhadap Qatar dan memperbaiki kerusakan pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Menurut Tasnim News Agency, pada 29 September 2025 Presiden AS, Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang menyatakan bahwa setiap serangan bersenjata terhadap Qatar merupakan “ancaman terhadap perdamaian dan keamanan Amerika Serikat”. Trump juga berjanji akan mengambil “semua tindakan sah dan tepat, termasuk diplomatik, ekonomi, dan, bila perlu, militer” untuk membela kepentingan AS dan Qatar.

Perintah tersebut dikeluarkan tiga minggu setelah serangan udara mendadak Israel di Doha pada 9 September 2025. Langkah ini ditafsirkan sebagai upaya untuk memulihkan kembali kepercayaan sekutu Teluk Arab terhadap jaminan keamanan Washington.

Serangan Israel, yang dikutuk sebagai “terorisme negara” oleh Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, terjadi saat AS tengah memediasi perundingan gencatan senjata Gaza antara Israel dan Hamas. Ironisnya, Qatar sendiri selama ini dipromosikan Washington sebagai saluran komunikasi dengan Hamas.

Namun pertanyaan mendasarnya: bisakah perintah eksekutif Trump benar-benar memulihkan kepercayaan yang hilang?

Konteks Serangan dan Kontradiksi AS

Sebagai sekutu utama non-NATO sejak 2022 dan tuan rumah pangkalan Al-Udeidah, basis militer AS terbesar di Timur Tengah, Qatar memegang peran strategis dalam diplomasi regional Washington.

Serangan Israel ke Doha, yang menurut pejabat Qatar dilakukan tanpa koordinasi, awalnya disambut Gedung Putih dengan pernyataan bahwa mereka “terkejut” oleh keputusan Israel. Namun, laporan Axios pada 12 September 2025 mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu sempat memberi pengarahan langsung kepada Trump sebelum operasi dimulai.

Fakta ini memunculkan tuduhan “kelalaian strategis” Washington. Media Barat menilai Trump sebetulnya punya pengaruh untuk mencegah serangan, tetapi tidak menggunakannya. Kontradiksi ini semakin menggerus kepercayaan Qatar terhadap komitmen keamanan AS.

Perdana Menteri Qatar menyebut serangan tersebut sebagai “penghinaan terhadap kemitraan strategis” dengan Washington, dan pada 15 September kepada CNN ia menegaskan bahwa Doha sedang “meninjau secara mendasar” hubungan keamanannya dengan Amerika.

Implikasi Regional

Serangan Israel bukan hanya mengguncang hubungan bilateral AS–Qatar, melainkan juga merusak posisi keamanan Washington di Teluk Persia.

The New York Times dan Wall Street Journal memperingatkan bahwa kepercayaan negara-negara Teluk terhadap jaminan keamanan AS kini menurun drastis. Kekosongan ini membuka peluang bagi Tiongkok, Rusia, bahkan Iran untuk memperluas pengaruh mereka.

Tak lama setelah insiden tersebut, Arab Saudi menandatangani perjanjian pertahanan bersama Pakistan yang mencakup perlindungan nuklir. Menurut Profesor di Universitas Kuwait, Badr al-Saif, langkah ini mencerminkan “pergeseran kalkulasi keamanan Teluk” akibat keraguan atas keandalan AS.

Foreign Policy pada 25 September juga menekankan bahwa “kepercayaan terhadap jaminan Amerika telah rusak parah karena Washington lebih memprioritaskan hubungan dengan Israel, bahkan dengan mengorbankan sekutu Arab”.

Dampaknya, Abraham Accords, yang selama ini dirayakan Trump sebagai pencapaian penting masa jabatan pertamanya terancam goyah. Arab Saudi menghentikan perundingan normalisasi dengan Israel, sementara UEA dan Bahrain dikabarkan mempertimbangkan kembali komitmen mereka.

KTT Doha bahkan menyerukan penghentian normalisasi, menyebut Israel sebagai “ancaman bagi keamanan regional”.

Pada saat yang sama, negara-negara Teluk mulai memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan Rusia. Arab Saudi meneken kontrak energi dan infrastruktur besar dengan Beijing, sementara UEA menjajaki kerja sama militer dengan Moskow.

Kecaman Dewan Keamanan PBB terhadap serangan Israel, meskipun didukung AS, dianggap “terlambat” dan gagal meredakan kemarahan Arab.

Tantangan Pemulihan Kepercayaan

Perintah eksekutif Trump dilihat banyak pihak hanya sebagai manuver politik, bukan komitmen hukum jangka panjang. Steven Cook dari Council on Foreign Relations menilai langkah ini “lebih sebagai isyarat simbolis daripada jaminan strategis”.

Selain itu, ketiadaan respons nyata AS terhadap Israel, baik berupa sanksi maupun tekanan diplomatik, menambah keraguan. John Alterman dari CSIS menyebut bahwa “kurangnya respons tegas terhadap sekutu non-NATO menunjukkan kelemahan mendasar yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan perintah eksekutif”.

Kristian Ulrichsen dari Baker Institute, Rice University, menegaskan: “Perintah eksekutif Trump hanyalah manajemen krisis. Itu tidak bisa mengubah fakta bahwa AS membiarkan Israel menyerang sekutu kuncinya.”

Al-Saif bahkan lebih tajam: “Teluk Persia tidak bisa lagi bergantung pada janji-janji Amerika. Perintah eksekutif ini mungkin menenangkan Qatar, tapi tidak cukup untuk Kawasan yang kini menyaksikan meningkatnya pengaruh Tiongkok dan Rusia.”

Kesimpulan

Pada akhirnya, perintah eksekutif Trump memang merupakan langkah menuju perbaikan hubungan dengan Qatar, tetapi belum mampu menjembatani keretakan mendalam yang ditimbulkan oleh serangan Israel serta kontradiksi posisi Amerika.

Seperti dikatakan Alterman, “Kepercayaan itu seperti kaca; ketika pecah, meskipun diperbaiki, retakannya tetap ada.”

Bagi negara-negara Teluk, krisis ini menjadi titik balik untuk meninjau ulang hubungan keamanan dengan Washington, sementara para pesaing global bersiap mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika.