[VIDEO] Keputusan Abbas Tunda Pemilu Picu Kemarahan Massal Rakyat Palestina
POROS PERLAWANAN – Dilansir Press TV, Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan untuk menunda pemilihan parlemen yang telah direncanakan di tengah perselisihan mengenai penyelenggaraan pemungutan suara di Yerusalem Timur (al-Quds) serta isu perpecahan di dalam kelompok Fatah dan ketidakpopulerannya. Penundaan tersebut memicu protes di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Abbas mengatakan pada konferensi para pejabat senior Palestina pada Kamis malam bahwa pemilihan nasional Palestina pertama dalam 15 tahun akan ditunda tanpa batas waktu.
Perselisihan atas Yerusalem Timur (al-Quds) dilaporkan menjadi alasan resmi untuk penundaan yang dikutip oleh Abbas dalam pidatonya pada Jumat pagi setelah pertemuan faksi politik Palestina.
“Menghadapi situasi sulit ini, kami memutuskan untuk menunda tanggal penyelenggaraan Pemilu legislatif sampai partisipasi al-Quds dan rakyatnya terjamin,” kata Abbas dalam pidatonya di TV Palestina.
Sebagian besar pengamat melihat penundaan yang tidak berbatas waktu secara efektif sama dengan pembatalan.
Keputusan itu diambil tiga bulan setelah dia mengeluarkan keputusan resmi yang memerintahkan pemungutan suara untuk legislatif Palestina untuk digelar pada 22 Mei dan pemilihan presiden Palestina pada 31 Juli 2021.
Beberapa demonstrasi terjadi di Tepi Barat yang diduduki dan Jalur Gaza yang terkepung tepat setelah Abbas menunda pemungutan suara parlemen yang telah lama ditunggu-tunggu masyarakat.
Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan untuk menentang penundaan di kota Ramallah di Tepi Barat, yang terletak 10 kilometer di utara Yerusalem (al-Quds) pada Kamis malam.
Para demonstran mengibarkan poster serta bendera nasional Palestina dan meneriakkan slogan “Kami mencari pemerintahan yang sah” dan “Rakyat menginginkan kotak suara” di Al-Manara Square.
Sebelumnya pada hari itu, ratusan orang juga melakukan aksi unjuk rasa di Jalur Gaza untuk mengutuk rencana Kepala Otoritas Palestina untuk membatalkan pemungutan suara.
Sementara itu, gerakan Poros Perlawanan Palestina, Hamas, mengecam keputusan Abbas dan menyebutnya sebagai “kudeta”.
“Ini merupakan kudeta melawan jalur kemitraan dan konsensus nasional. Konsensus rakyat dan nasional kami tidak dapat digadaikan sebagai jaminan untuk agenda sebuah faksi,” kata Hamas dalam sebuah pernyataan.
“Kami tahu sebelumnya bahwa Fatah dan Otoritas Palestina akan mengganggu proses pemilihan, karena kepentingan lain yang tidak ada hubungannya dengan masalah al-Quds (Yerusalem),” tambah pernyataan itu.
“Gerakan Fatah dan Presiden Palestina memikul tanggung jawab penuh atas keputusan ini dan konsekuensinya,” tambahnya.
Fatah terpecah menjadi tiga faksi menjelang Pemilu mendatang -daftar resmi kandidat yang didukung oleh Abbas; sebuah faksi yang dipimpin oleh tokoh politik Palestina Marwan Barghouti; dan kelompok lainnya yang disponsori oleh mantan pejabat keamanan Fatah Mohammad Dahlan, yang saat ini tinggal di Abu Dhabi.
Seperti halnya Hamas, kelompok Barghouti juga sangat menentang penundaan pemungutan suara.
“Menunda Pemilu adalah kemunduran besar yang mengkhianati keinginan rakyat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ini juga menegaskan perlunya perubahan yang dalam dan luas dalam sistem politik Palestina”, tulisnya dalam sebuah pernyataan.
Seperti diketahui, Otoritas Israel pun telah melakukan banyak upaya untuk membatalkan atau menunda pemungutan suara.
Pasukan Israel telah meningkatkan kampanye penangkapan yang menargetkan tokoh-tokoh penting Hamas di Tepi Barat dalam beberapa bulan terakhir, antara lain menahan Mustafa al-Shanar, Adnan Asfour, Khalid al-Hajj, Omar al-Hanbali, Jamal al-Tawil dan Khatam al-Qafisheh.
Seorang peneliti hak asasi manusia Palestina dan ahli urusan narapidana, Fuad al-Khuffash mengatakan penangkapan anggota dan pendukung Hamas menjelang pemungutan suara adalah upaya untuk merusak peluang pemilihan faksi.
“Sebelum Pemilu 2006, Israel menangkap lebih dari 560 pemimpin dan anggota Hamas,” kenangnya.
Khuffash mengatakan apa yang dimaksud Israel dengan penahanan luas adalah “mengosongkan arena tokoh-tokoh berpengaruh” yang dapat memengaruhi hasil pemungutan suara dan membatasi pilihan kandidat Hamas.
Amerika Serikat juga suam-suam kuku pada pemilihan umum nasional Palestina, khawatir bahwa perpecahan dalam gerakan Fatah Abbas dapat mengarah pada kemenangan parlemen Hamas yang serupa dengan tahun 2006.
