Eliminasi, Pembunuhan, dan Vandalisme di Pemerintahan Baru Al-Jolani
POROS PERLAWANAN – Pemerintahan Al-Jolani, yang sebelumnya mengelola urusan di Idlib, kini mengambil alih kekuasaan dari Perdana Menteri Mohammad Ghazi al-Jalali, yang menjabat di bawah Presiden Bashar al-Assad.
Pemerintahan baru ini dipimpin oleh Mohammad al-Bashir dan terdiri atas 10 kementerian. Segera setelah mengambil alih kekuasaan, pemerintahan ini mengumumkan akan menjalankan urusan negara hingga awal Maret. Namun, mereka tidak memberikan kepastian apakah Resolusi 2254 Dewan Keamanan akan dilaksanakan.
Resolusi 2254 mengatur tahapan penyusunan konstitusi baru, pelaksanaan pemilu, dan pembentukan pemerintahan yang mencakup pemerintahan Assad sebagai mitra dalam proses transisi politik.
Kemunculan Mohammad al-Bashir dalam wawancara televisi dengan latar belakang spanduk Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) memicu kritik tajam. Banyak yang melihat hal ini sebagai indikasi monopoli kekuasaan oleh HTS, yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra, cabang al-Qaeda.
Di sisi lain, aktivis telah mendokumentasikan berbagai kasus likuidasi yang dilakukan oleh “individu tidak dikenal” terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam insiden kriminal dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa pembunuhan juga menargetkan tokoh-tokoh penting Suriah, termasuk ahli kimia organik Dr. Hamdi Ismail dan Syeikh Tawfiq al-Bouti, Ketua Persatuan Ulama Levant.
Nasib sebagian besar pemimpin pemerintahan sebelumnya hingga kini masih tidak diketahui. Sementara itu, Washington, yang sebelumnya menyatakan kemungkinan mempertimbangkan penghapusan HTS dari daftar sanksi, justru memberlakukan sanksi baru terhadap ayah Asma, istri Bashar al-Assad, dan mantan pejabat Intelijen Angkatan Udara Suriah.
Pernyataan pemimpin HTS, Abu Mohammad al-Jolani (juga dikenal sebagai Ahmed al-Sharaa), untuk melacak tokoh-tokoh terkait pemerintahan lama disertai tawaran hadiah uang bagi yang memberikan informasi, semakin memanaskan situasi. Para aktivis kemudian menyebarkan daftar berisi 169 nama, termasuk mantan Presiden Bashar al-Assad, saudaranya Maher al-Assad, Menteri Pertahanan, dan sejumlah perwira tinggi militer lainnya.
Selain itu, pemerintahan al-Bashir menginstruksikan kedutaan Suriah di luar negeri untuk mulai memberikan paspor secara gratis kepada warga Suriah selama enam bulan ke depan.
Namun, di saat yang sama, sejumlah negara Eropa mengumumkan penghentian sementara pemberian suaka kepada warga Suriah, menambah kekhawatiran akan deportasi paksa ribuan pengungsi yang bermigrasi selama dekade terakhir.
Pemerintahan baru juga menyatakan akan membuka kembali bandara pada 18 Desember, bersamaan dengan penyeberangan perbatasan dengan Lebanon dan Yordania.
Namun, keputusan untuk menghapus penyeberangan resmi di wilayah perbatasan utara Lebanon oleh pihak Suriah memicu aksi penjarahan dan vandalisme. Mobil-mobil bermuatan senjata dicuri, dan perdagangan senjata semakin marak. Harga senapan Kalashnikov, misalnya, telah mencapai $50.
Situasi kacau ini, ditambah ketakutan akan aksi balas dendam, memaksa banyak keluarga Alawit melarikan diri dari Homs ke wilayah pesisir Akkar atau Jabal Mohsen di Tripoli. Sementara itu, sejumlah besar keluarga Syiah dari Qusayr juga melarikan diri ke wilayah Bekaa utara.
