Respons ‘Miring’ Tel Aviv terhadap Dinamika Politik Baru di Suriah

POROS PERLAWANAN – Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar melontarkan kritik tajam terhadap “penguasa” baru Suriah, menyebut mereka sebagai “kelompok teroris” yang tidak mampu membangun stabilitas di negara itu. Dalam pernyataan yang disampaikan pada sebuah rapat kerja di Kementerian Luar Negeri Israel, Sa’ar meragukan kemampuan Pemerintahan baru di Suriah dan menyebut mereka tidak lebih dari sekadar kelompok pemberontak bersenjata.

“Ini bukan pemerintahan yang dipilih secara demokratis dan tidak memiliki kontrol penuh atas wilayah Suriah,” ujar Sa’ar, seperti dikutip oleh Arutz Sheva pada Jumat 27 Desember. Ia menuduh penguasa baru tersebut sebagai kelompok yang awalnya berbasis di Idlib, namun kini telah merebut kendali atas Damaskus dan kota-kota lainnya.

Konflik Regional yang Memanas

Sa’ar menyoroti konflik yang terus berlangsung di wilayah pesisir Suriah antara komunitas Alawi dan pihak-pihak lain, serta ancaman Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan yang terang-terangan berupaya menghancurkan otonomi Kurdi. Selain itu, ia juga menyinggung penderitaan komunitas Kristen yang semakin terdesak di bawah rezim baru tersebut.

Menurut Sa’ar, dunia internasional mengharapkan pemerintahan yang stabil di Suriah, sebagian besar demi memungkinkan kembalinya para pengungsi ke Tanah Air mereka. “Namun realitanya, situasi di Suriah jauh dari harapan tersebut,” tambahnya.

Serangan Udara Israel

Setelah jatuhnya Pemerintahan Bashar al-Assad, jet-jet tempur Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke berbagai wilayah di Suriah. Serangan ini, yang dinamakan “Operasi Panah Bashan”, difokuskan pada pangkalan militer, bandara, dan fasilitas strategis lainnya milik Militer Suriah. Israel mengeklaim telah menghancurkan lebih dari 70 persen kekuatan Militer Suriah dalam operasi ini.

Rezim Israel menyatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk mencegah ancaman dari rezim baru di Suriah. “Kami tidak akan membiarkan kelompok-kelompok teroris berkuasa di perbatasan kami,” tegas Sa’ar.

Respons Rezim Baru Suriah

Sementara itu, Gubernur baru Damaskus mencoba meredam ketegangan dengan Israel. Dalam wawancara dengan NPR, ia menyatakan bahwa Pemerintahan baru di Suriah tidak berniat mengancam keamanan Israel. “Kami tidak memiliki masalah dengan Israel dan tidak akan terlibat dalam tindakan apa pun yang membahayakan mereka,” ujarnya.

Namun, pernyataan ini tidak menghentikan langkah agresif Israel. Selain melancarkan serangan udara, pasukan Israel juga dilaporkan bergerak maju di wilayah Quneitra dan sekitar Damaskus, menduduki beberapa desa strategis.

Kecaman Internasional

Tindakan Israel memicu kecaman keras dari sejumlah negara, termasuk Iran, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, Kuwait, dan Irak. Mereka menyebut langkah Israel sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan memperingatkan konsekuensi dari eskalasi lebih lanjut.

Namun, Israel tampaknya tidak terpengaruh oleh kritik tersebut. Perdana Menteri Benyamin Netanyahu bahkan menyatakan bahwa pasukan Israel akan tetap berada di wilayah yang baru diduduki hingga ada kesepakatan internasional yang baru.

Pembatalan Perjanjian 1974

Dalam perkembangan lainnya, Israel secara sepihak membatalkan Perjanjian 1974 yang mengatur pemisahan pasukan antara Israel dan Suriah. Perjanjian yang disahkan di bawah pengawasan PBB tersebut sebelumnya dianggap sebagai pilar utama stabilitas di wilayah itu.

Kini, dengan situasi yang semakin kompleks, masa depan Suriah tampak suram, dengan ancaman konflik lebih luas di kawasan yang sudah lama dilanda ketegangan geopolitik.