OKI Siap Gelar Sesi Luar Biasa Terkait Gaza atas Permintaan Iran
POROS PERLAWANAN – Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) akan mengadakan pertemuan darurat para menteri luar negeri guna membahas wacana kontroversial yang digulirkan Donald Trump soal pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza. Pertemuan ini diselenggarakan atas permintaan Kementerian Luar Negeri Iran dan telah memperoleh dukungan signifikan dari berbagai negara anggota.
Menurut laporan Kantor Berita Republik Islam, IRNA pada Rabu 12 Februari yang mengutip sumber internal Kementerian Luar Negeri Iran, sidang tersebut diperkirakan akan berlangsung pada paruh pertama Maret. Keputusan ini diambil menyusul upaya diplomatik ekstensif oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, yang telah melakukan konsultasi dengan rekan-rekannya di Arab Saudi, Mesir, Aljazair, Turki, Pakistan, Malaysia, dan Gambia, serta dengan Ketua OKI saat ini.
Penolakan terhadap Pemindahan Paksa Warga Gaza
Fokus utama pertemuan ini adalah membahas rencana kontroversial yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk merelokasi warga Gaza ke negara-negara seperti Mesir, Yordania, dan Arab Saudi. Araghchi secara tegas menolak rencana tersebut, memperingatkan bahwa hal itu merupakan “upaya untuk menghapus identitas Palestina melalui kolonialisme modern”.
“Kami tidak dapat membiarkan rencana AS-Israel untuk mengusir paksa warga Gaza dan menyebarkan mereka ke negara lain. Ini adalah upaya terang-terangan untuk menghancurkan identitas Palestina,” ujar Araghchi.
Ia juga mengecam pernyataan terbaru Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu yang mengusulkan pembentukan negara Palestina di wilayah Saudi. Menurut Araghchi, gagasan tersebut merupakan “agresi yang belum pernah terjadi sebelumnya” dan “ancaman serius bagi perdamaian serta keamanan regional”.
Seruan OKI untuk Bertindak
Araghchi mendesak OKI agar segera mengambil langkah konkret guna mencegah normalisasi kebijakan yang ia sebut sebagai “genosida sistematis” oleh Israel. Ia menegaskan bahwa komunitas internasional, terutama negara-negara mayoritas Muslim, harus bersatu dalam menentang pelanggaran hukum internasional ini.
“OKI harus segera mengambil keputusan yang tegas dan efektif dengan mengadakan pertemuan luar biasa para menteri luar negeri untuk membela hak-hak sah rakyat Palestina,” katanya dalam percakapan telepon dengan Sekretaris Jenderal OKI, Hussein Ibrahim Taha.
Kontroversi Pernyataan Trump
Dalam perkembangan terkait, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan mengusulkan agar Washington mengambil alih Jalur Gaza dan mengubahnya menjadi pusat pariwisata. Rencana ini, yang disebutnya sebagai “Riviera Timur Tengah”, menuai kecaman luas karena dinilai akan menyebabkan penggusuran permanen bagi lebih dari dua juta warga Palestina.
“Kami akan memilikinya [Gaza], bertanggung jawab membersihkannya, dan membangunnya kembali menjadi pusat wisata terbaik di Asia Barat,” kata Trump dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.
Saat bertemu dengan Raja Yordania di Ruang Oval, Trump menolak memberikan rincian lebih lanjut terkait rencana tersebut, meskipun menghadapi penolakan dari penduduk Gaza dan negara-negara yang disebut sebagai tujuan relokasi. Ia hanya menyatakan bahwa AS akan “mengambil” wilayah tersebut.
Pernyataan Trump memicu reaksi keras dari komunitas internasional, termasuk organisasi hak asasi manusia dan Badan hukum, yang menuduhnya berkontribusi dalam penyelesaian genosida yang gagal diselesaikan Israel selama 16 bulan perang brutal di Gaza.
