Keputusan ‘Berbahaya’ Para Pemimpin Eropa dalam Pertemuan London
POROS PERLAWANAN – Perdana Menteri Hongaria menyebut hasil pertemuan para pemimpin Uni Eropa mengenai Ukraina sebagai keputusan yang “berbahaya” karena, menurutnya, mereka memilih untuk melanjutkan perang alih-alih mencari perdamaian.
Hongaria Menolak Keputusan untuk Melanjutkan Perang
Menurut Kantor Berita Farsnews pada Senin 3 Maret, “Para pemimpin Eropa di London telah memutuskan untuk melanjutkan perang. Ini adalah keputusan yang buruk, berbahaya, dan keliru. Hongaria tetap berpihak pada perdamaian,” demikian pernyataan Perdana Menteri Hongaria yang ia sampaikan dalam unggahan di platform X setelah pertemuan para pemimpin Eropa di London kemarin.
Dalam pertemuan tersebut, hadir para pemimpin dari Jerman, Denmark, Spanyol, Italia, Belanda, Norwegia, Polandia, Rumania, Finlandia, Republik Ceko, dan Swedia, bersama dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa António Costa, serta Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dengan kehadiran Perdana Menteri Kanada dan Presiden Ukraina.
Perdana Menteri Hongaria tidak diundang ke pertemuan di London karena kebijakan negaranya yang menentang kelanjutan bantuan militer untuk Ukraina.
Menteri Luar Negeri Hongaria, Péter Szijjártó, menyatakan, “Hongaria tidak akan hadir dalam pertemuan tersebut karena yang hadir di sana adalah pihak-pihak yang mendukung kelanjutan konflik.”
Ia menambahkan bahwa Hongaria mendukung negosiasi antara Rusia dan Amerika Serikat, karena menurutnya, upaya tersebut seharusnya mengarah pada penyelesaian damai konflik di Ukraina.
Rencana Eropa untuk Menjamin Dukungan Militer bagi Ukraina
Setelah pertemuan itu, Perdana Menteri Inggris menyatakan bahwa negara-negara Eropa berencana mengembangkan program guna memastikan pasokan militer bagi Ukraina, bahkan setelah perang berakhir.
Sementara itu, Presiden Komisi Eropa mengusulkan agar bantuan militer untuk Ukraina tetap berlanjut, dengan tujuan menjadikan negara tersebut sebagai “landak baja yang tak dapat ditelan oleh para agresor”.
