Hamas Tegaskan Persenjataan Perlawanan ‘Garis Merah yang Tak Bisa Dinegosiasikan’
POROS PERLAWANAN – Salah seorang petinggi Hamas, Sami Abu Zuhri menyatakan, keputusan Rezim Zionis dalam menutup perlintasan dan mencegah masuknya bantuan kemanusiaan merupakan kejahatan perang.
“Ancaman-ancaman Rezim Pendudukan untuk memberlakukan blokade dan perang pelaparan tidak ada artinya sama sekali serta mustahil membuat kami gentar,” kata Abu Zuhri kepada al-Jazeera, Fars melaporkan.
“Benyamin Netanyahu berusaha merusak kesepakatan dan menggiring proses sebelumnya menuju perundingan-perundingan baru, yang jelas-jelas kami tolak.”
“Israel hanya bisa memulangkan para tawanannya melalui cara kesepakatan. Perlawanan tidak akan tunduk kepada tekanan dan dikte.”
“Kami tidak akan memberikan hadiah gratis kepada Netanyahu melalui pembebasan seluruh tawanan Israel tanpa penghentian perang sepenuhnya.”
“Senjata Perlawanan adalah garis merah yang tidak bisa dibahas atau dinegosiasikan dengan alasan apa pun.”
“Kami tidak akan menerima tawar menawar dan perundingan terkait persenjataan Perlawanan dengan imbalan rekonstruksi atau masuknya bantuan kemanusiaan,” tegas anggota Kantor Politik Hamas tersebut.
Sejak Senin pagi kemarin, Rezim Zionis mengumumkan penghentian masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza seiring berakhirnya tahap pertama kesepakatan gencatan senjata.
PM Israel mengatakan, keputusan penghentian bantuan diambil setelah berakhirnya tahap pertama dan penolakan Hamas terhadap usulan Utusan Khusus Donald Trump untuk Asia Barat, Steven Witkoff.
Berdasarkan usulan Witkoff, gencatan senjata akan diberlakukan pada bulan Ramadan dan Hari Paskah. Sebagai imbalannya, separuh tawanan Israel, yang masih hidup atau sudah tewas, mesti dibebaskan oleh Hamas pada hari pertama.
Universitas al-Azhar Mesir dalam statemennya mengecam Israel yang melarang masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Kami meminta dari Pemerintah-pemerintah Islam untuk mematahkan blokade atas mereka yang kelaparan dan berpuasa di bulan Ramadan. Rezim Pendudukan berniat memaksa rakyat Palestina memilih antara mati kelaparan atau bermigrasi,” tandas al-Azhar.
