Ketika Akhirnya Kedok Terbuka: Ternyata Rezim Jolani Mulai ‘Agak Khawatir’ pada Ancaman Israel
POROS PERLAWANAN – Setelah sekian lama bungkam di tengah hujan rudal dan jet tempur Zionis yang merobek langit Suriah, para petinggi “Pemerintahan bayangan” yang dikendalikan Pemimpin kelompok Haiat Tahrir al-Sham (HTS), Muhammad al-Jolani, akhirnya angkat bicara. Namun, bukan dengan perlawanan, melainkan dengan “kekhawatiran”.
Menurut laporan Al Jazeera, Menteri Luar Negeri dari entitas HTS, Asaad Al-Shaibani, pada Selasa 29 April menyatakan bahwa “rakyat Suriah khawatir terhadap Israel dan ancaman-ancamannya”. Pengakuan ini tampaknya bukan buah dari kebangkitan nurani, melainkan dampak dari serangan udara Israel terbaru yang telah menimbulkan korban jiwa; sebuah fakta yang tak bisa lagi disembunyikan bahkan oleh jaringan media pro-pemberontak.
Meski begitu, Al-Shaibani justru mengambil posisi ambigu. Ia menegaskan bahwa “seluruh lapisan masyarakat Suriah menentang intervensi asing dan rencana-rencana separatisme”, lalu melontarkan kalimat diplomatis bahwa “Dataran Tinggi Golan tetap merupakan Wilayah Pendudukan”, seolah ingin menenangkan massa tanpa menyinggung rezim penjajah yang sebenarnya telah menjadi mitra diam-diam dalam permainan geopolitik Jolani.
Kontras dengan pernyataan tersebut, media Zionis melaporkan bahwa Jolani justru condong ke arah normalisasi hubungan dengan Israel. Stasiun Syria TV yang dikenal dekat dengan lingkaran rezim Jolani mengutip sumber internal menyebutkan bahwa salah satu syarat Amerika Serikat untuk meringankan sanksi terhadap Suriah adalah bergabung dalam Perjanjian Abraham, yakni pakta normalisasi dengan Zionis yang digagas oleh Donald Trump, Presiden AS saat ini.
Sebelumnya, Pemerintah sah Suriah di Damaskus, di bawah kepemimpinan Presiden Bashar al-Assad, dilaporkan menolak tegas syarat itu. Namun menariknya, chanel i24News mengabarkan bahwa Jolani justru memberi sinyal positif terhadap tawaran AS, hanya dengan satu syarat, yakni Israel harus menarik diri dari wilayah Suriah. Syarat yang terdengar seperti basa-basi politik daripada keteguhan prinsip.
“Keamanan Suriah tidak terpisah dari stabilitas negara-negara tetangga,” ujar Al-Shaibani dalam nada retoris yang menutupi kecanggungan diplomatiknya. Ia menambahkan: “Kami mendukung rakyat Palestina di Gaza dan menyerukan gencatan senjata.”
Namun pernyataan dukungan ini terasa hambar, mengingat selama bertahun-tahun kelompok-kelompok bersenjata yang beroperasi di bawah koordinasi intelijen asing, termasuk HTS pimpinan Jolani telah menjadi alat de facto dalam upaya Zionis menghancurkan Poros Perlawanan di Suriah. Ketika bom Israel menggempur pasukan Suriah di Aleppo, Homs, dan Dataran Golan, kelompok-kelompok ini memilih diam, atau malah bergerak seiring waktu untuk memanfaatkan kekacauan demi keuntungan sektarian mereka sendiri.
Kini, ketika rudal Israel tidak lagi sekadar menghantam militer Pemerintah Pusat, tapi juga menyasar area yang dikuasai para pemberontak, tiba-tiba muncul kesadaran tentang “ancaman nyata”? Ini bukan perubahan sikap, melainkan manuver untuk menyelamatkan legitimasi palsu mereka di tengah keretakan koalisi dan tekanan internasional yang terus meningkat.
Dengan kata lain, rezim Jolani yang dulu menyambut baik “perlindungan udara” Zionis atas langit Suriah, kini mendadak berbicara tentang Piagam PBB dan pelanggaran hak-hak rakyat Palestina. Ini jelas ironis, bila bukan sinis!